Bukan Ditolak, Mahfud MD: Pemerintah Putuskan Tunda Sementara Pembahasan RUU HIP - SWARAKYAT MEDIA

Bukan Ditolak, Mahfud MD: Pemerintah Putuskan Tunda Sementara Pembahasan RUU HIP

Bukan Ditolak, Mahfud MD: Pemerintah Putuskan Tunda Sementara Pembahasan RUU HIP



SWARAKYAT.COM - Pemerintah memutuskan untuk menunda sementara pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), yang menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat.

Pengumuman itu disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD melalui akun Twitter pribadinya mohmahfudmd. Dalam cuitannya, Mahfud meminta kepada DPR agar lebih banyak menyerap aspirasi dari seluruh elemen masyarakat selama pembahasan ditunda. 

"Terkait RUU HIP, Pemerintah menunda untuk membahasnya dan meminta DPR sebagai pengusul untuk lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat," ujar Mahfud, Selasa (16/6).

Penundaan itu, menurut Mahfud, dilakukan karena saat ini pemerintah masih fokus pada upaya penanganan COVID-19.

"Pemerintah masih lebih fokus dulu untuk menghadapi pandemi COVID-19. Menko Polhukam dan Menkumham diminta menyampaikan ini," lanjut Mahfud.

Meski begitu, penundaan butuh persetujuan DPR karena RUU disusun bersama-sama DPR dan pemerintah. Saat ini RUU HIP sudah berada di Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk dimulai pembahasan.

RUU HIP sudah ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR yang dimotori oleh PDIP Perjuangan. Namun naskah RUU berisi 58 pasal itu menuai protes luas termasuk dari internal DPR yaitu PKS, PPP, PAN, dan NasDem, karena tak mencantumkan TAP MPRS MPRS XXV/1966 soal Pembubaran PKI sebagai konsideran.

Belakangan, PDIP setuju TAP MPRS itu dimasukkan dalam RUU HIP, namun masalah RUU ini bukan hanya TAP MPRS, tapi juga urgensi yang dinilai tidak ada hingga masalah substansi yang dinilai mendegradasi Pancasila ke dalam UU.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak semua isi Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). MUI menilai, RUU tersebut tidak dibutuhkan untuk dibahas di saat bangsa, negara dan masyarakat menghadapi pandemi virus corona atau Covid-19.

Menurutnya, pakar sudah mengkaji RUU HIP kemudian mengatakan bahwa RUU tersebut ngawur. Sebanyak 80 persen isi RUU HIP kontradiksi dan 20 persen agak benar. Maka MUI bukan hanya menolak tidak dimasukkannya Tap MPRS Nomor XXV/ 1966 ke dalam RUU HIP.

"Tapi MUI menolak seluruh isi RUU HIP itu karena satu sama lain saling kontradiksi dan secara tidak langsung mendegradasi Pancasila itu sendiri," ujarnya.

KH Muhyiddin menegaskan, Pancasila adalah landasan falsafah hidup bangsa Indonesia, jadi tidak perlu diundang-undangkan. Sebab Pancasila sebagai sumber dari falsafah bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Kalau kita ingin memeras Pancasila menjadi trisila kemudian menjadi ekasila dan pada akhirnya yang tersisa adalah gotong royong, selesai sudah Pancasila tidak ada. Ini sangat berbahaya kita sudah membahas (RUU HIP) dari semua aspek, kita berhari-hari mendiskusikannya," ujarnya.

loading...