Jejak Digital RUU HIP, Ternyata Hanya PKS dan Demokrat yang Menolak Sejak Awal - SWARAKYAT MEDIA

Jejak Digital RUU HIP, Ternyata Hanya PKS dan Demokrat yang Menolak Sejak Awal

Jejak Digital RUU HIP, Ternyata Hanya PKS dan Demokrat yang Menolak Sejak Awal

SWARAKYAT.COM - Beredar sebuah tangkapan layar memperlihatkan dokumen bahwa Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR mendukung Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Dokumen itu beredar di media sosial.

 

Adalah akun twitter Muntahal Hadi, as_shoofi yang turut mengunggah tangkapan layar berisikan dokumen tersebut. Akun itu mempertanyakan dokumen tersebut.

 

"PKS menolak apa bersandiwara?," tulis akun twitter as_shoofi, Minggu 21 Juni 2020.Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?Happy Inspire Confuse Sad

Tangkapan layar informasi di media sosial

Penelusuran:

Dari penelusuran kami, isu dokumen itu memperlihatkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR mendukung Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), adalah salah. Faktanya, dokumen tersebut merupakan editan.

 

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengunggah dokumen sebenarnya. Pada dokumen itu, tidak ada paraf FPKS yang menyatakan dukungan terhadap RUU HIP.

 

"Ni liat yeh,, sikap Fraksi PKS yg Asli ma yg dipalsuin," kata Jazuli melalui akun twitternya JazuliJuwaini, Senin 22 Juni 2020.

 

Fraksi PKS pun gencar melobi sejumlah pimpinan untuk membatalkan RUU HIP. Utamanya, pimpinan DPR dan fraksi di DPR.

 

"Upaya PKS telah melakukan lobi-lobi dengan pimpinan DPR dan fraksi untuk mencari solusi terbaik," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, seperti dilansir Medcom.id, Jumat 19 Juni 2020.

 

Berikut artikel selengkapnya:

 

PKS Lobi Pimpinan DPR Batalkan RUU HIP

 

Jakarta: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI tegas menolak kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). PKS melobi pimpinan DPR untuk menghentikan pembahasan rancangan aturan itu.

 

"Upaya PKS telah melakukan lobi-lobi dengan pimpinan DPR dan fraksi untuk mencari solusi terbaik," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, kepada Medcom.id, Jumat, 19 Juni 2020.

 

Pihaknya menjelaskan aspirasi masyarakat yang menolak rancangan beleid itu dalam rapat paripurna. Mulyanto berharap penyampaian aspirasi PKS tak diabaikan.

 

Menurut dia, Badan Musyawarah (Bamus) dan Badan Legislasi (Baleg) DPR bakal memutus kelanjutan pembahasan. Mulyanto berharap kabar baik.

 

Pemerintah, kata dia, meminta DPR menyerap aspirasi masyarakat sebelum melanjutkan pembahasan. Mulyanto menyebut banyak kelompok masyarakat menyatakan penolakan atas hal tersebut.

 

Selain melobi pimpinan, PKS mendorong penangguhan pembahasan RUU HIP di Program Legislasi Nasional (Prolegnas). "Namun rutenya lebih panjang. Perlu rapat kerja dengan pemerintah dan DPR RI, selain melalui tahapan internal DPR," kata dia.


Kesimpulan:


Klaim bahwa dokumen itu memperlihatkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR mendukung Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), adalah salah. Faktanya, dokumen tersebut merupakan editan.


Berdasarkan jejak digital tersebut, hanya PKS dan Demokrat yang menolak RUU HIP sejak awal.

loading...