PDIP Pilih Opsi Hapus Trisila dan Ekasila Pancasila, RUU HIP Tetap Dilanjutkan - SWARAKYAT MEDIA

PDIP Pilih Opsi Hapus Trisila dan Ekasila Pancasila, RUU HIP Tetap Dilanjutkan

PDIP Pilih Opsi Hapus Trisila dan Ekasila Pancasila, RUU HIP Tetap Dilanjutkan



SWARAKYAT.COM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang saat ini dibahas DPR.

Penolakan itu tertuang dalam maklumat MUI Nomor: Kep-1240/DP-MUI/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum MUI, KH Muhyiddin Junaidi dan Sekjen MUI, Anwar Abbas.

Menurut MUI, pasca reformasi para aktivis dan simpatisan PKI telah melakukan berbagai upaya untuk menghapus citra buruknya di masa lalu dengan memutarabalikan fakta sejarah dan ingin kembali masuk dalam panggung kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kebedaraan RUU HIP patut dibaca sebagai bagian dari agenda itu, sehingga wajib RUUP HIP ini ditolak dengan tegas tanpa kompromi apa pun,” demikian kutipan isi maklumat MUI.

Selain itu, MUI mencurigai konseptor RUU HIP adalah oknum yang ingin membangkitkan kembali paham komunis di tanah air.

PDIP sepakat dengan untuk menghapus pasal yang mengatur ciri pokok Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut sikap itu diambil karena partainya mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat terkait polemik RUU HIP yang sedang dibahas di DPR RI.

"Dengan demikian terhadap materi muatan yang terdapat di dalam Pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang kristalisasinya dalam Ekasila, PDI Perjuangan setuju untuk dihapus," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu (14/6).

Dalam draf RUU HIP tanggal 20 April 2020, Trisila dan Ekasila diatur dalam pasal 6. Pada ayat (1), RUU itu menyebut ada tiga ciri pokok Pancasila yang bernama Trisila, yaitu ketuhanan, nasionalisme, dan gotong-royong. Lalu pada ayat (2), Trisila dikristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong-royong.

Hasto menyampaikan PDIP juga menerima aspirasi terkait ketiadaan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme sebagai konsideran. PDIP sepakat RUU HIP melarang paham-paham seperti komunisme.

"Demikian halnya penambahan ketentuan menimbang guna menegaskan larangan terjadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme serta bentuk khilafahisme, juga setuju untuk ditambahkan," tuturnya.

Jadi, bukan membatalkan / menghapus RUU HIP seperti yang diminta oleh MUI.

loading...