Penolakan Atas Kedatangan 500 TKA China ke Sultra Kembali Menggema - SWARAKYAT MEDIA

Penolakan Atas Kedatangan 500 TKA China ke Sultra Kembali Menggema

Penolakan Atas Kedatangan 500 TKA China ke Sultra Kembali Menggema



SWARAKYAT.COM - Rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China di Sulawesi Tenggara (Sultra) diwarnai penolakan dari sejumlah pihak. Salah satunya dari Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sultra.

Sebelumnya, Gubernur Ali Mazi mengizinkan 500 TKA asal negeri tirai bambu menginjakkan kaki di Sultra karena sudah memasuki new normal.

Namun, menurut Ketua Presidium JaDI Sultra, Hidayatullah, kedatangan para TKA ke Morosi, Kabupaten Konawe itu justru bertentangan dengan konsep new normal.

Menurut dia, yang dimaksud new normal di tengah pandemi virus corona adalah kehidupan normal dengan tatanan baru dimana masyarakat harus menjaga produktivitas tetapi tetap aman dari Covid-19.

"Kebijakan ini (memasukkan TKA) namanya abnormal," kata Hidayatullah, Selasa (16/6).

Mantan Ketua KPU Sultra ini menyebut, subjek produktivitas ditingkatkan dalam konsep new normal adalah masyarakat Indonesia. Bukan TKA, termasuk asal China.

Harusnya Pemprov Sultra membuat kebijakan yang bisa membuat masyarakat lokal lebih produktif di era new normal, bukan malah menghadirkan pekerja asing.

"Karena 500 TKA itu masuk di Sultra di tengah pendemi Covid-19 ini merupakan hal yang tidak lazim dan tidak boleh terjadi tapi dibuat terjadi. Ini menjadi abnormal namanya," jelasnya.

Mengenai pernyataan Ali Mazi bahwa masuknya TKA China ini untuk mengembalikan gairah ekonomi di Sultra, Hidayatullah tak sependapat. Menurutnya pendapat itu hanya bentuk kepasrahan kepala daerah akibat tekanan dari pemerintah pusat dan pemodal.

"Gubernur tidak boleh aneh-aneh begini statemennya. Masa iya harus masuk TKA baru bisa bergairah itu aktivitas ekonomi masyarakat kita? Ini bukan kebijakan tapi kepasrahan," jelasnya.

Hidayatullah menyebut, penolakan TKA ini bukan pada konteks menolak investasi. Namun lebih dari itu, ia meminta agar pemerintah daerah lebih mempertimbangkan psikologis kepentingan masyarakat dalam pemenuhan pekerjaan.

"Pemerintah harus lebih kepada kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan lapangan kerja. Rakyat harus lebih diutamakan daripada tenaga kerja asing betapapun kita perlu investasi. Apalagi di tengah pendemi covid-19 ini," katanya.

Sebelumnya, Ali Mazi menyebut perizinan kedatangan 500 TKA China ini semua dikeluarkan pemerintah pusat dan telah memenuhi syarat.

Selain itu, kedatangan para TKA juga ini menurutnya sudah tepat karena Indonesia sudah memberlakukan new normal.

"Pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat.Mereka ini tenaga ahli dan produksinya juga dari China. Bahasanya dari China semua," kata Ali Mazi.

Ia juga menyebut, kehadiran TKA China ini akan mengembalikan gairah ekonomi di Sultra yang sebelumnya sempat lesuh akibat pandemi virus corona.

Politikus NasDem ini mengaku, kehadiran TKA China tidak akan merugikan pekerja lokal. Sebab, klaim dia, setiap satu TKA nanti akan didampingi oleh lima sampai tujuh orang pekerja lokal.

loading...