Bantah Disebut Buronan, Pengacara Djoko Tjandra: Dia Mencintai Indonesia tapi Dizolimi - SWARAKYAT MEDIA

Bantah Disebut Buronan, Pengacara Djoko Tjandra: Dia Mencintai Indonesia tapi Dizolimi

Bantah Disebut Buronan, Pengacara Djoko Tjandra: Dia Mencintai Indonesia tapi Dizolimi

SWARAKYAT.COM
- Keberadaan Djoko Tjandra hingga kini bak ditelan bumi. Selama 11 tahun, buronan kasus cessie Bank Bali itu licin bagai belut. Ia terakhir kali terpantau pada 2009 saat kabur ke Papua Nugini menghindari hukuman 2 tahun penjara yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) di tingkat PK.


Kabar terkini Djoko Tjandra bisa melenggang masuk ke Indonesia. Ia bahkan bisa membuat e-KTP dan mendaftar PK ke PN Jaksel pada 8 Juni. 


Namun pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking, membantah anggapan kliennya sebagai buronan. Ia menegaskan kasus kliennya seharusnya sudah selesai pada 2001, saat MA menolak kasasi jaksa. 

 

Saat itu MA sependapat dengan PN Jaksel bahwa perbuatan Djoko Tjandra bukanlah pidana, melainkan perdata. Sehingga Djoko Tjandra diputus lepas dari segala tuntutan (onslag).


"Kalau (Djoko Tjandra) dikatakan buron saya bantah, karena beliau itu bebas bepergian pada 2001 sudah diputus inkrah dan putusannya lepas dari segala tuntutan. Jadi apa yang dilakukan Djoko Tjandra itu sudah dilaksanakan eksekusinya oleh jaksa tahun 2001, jadi sebenarnya sudah selesai urusan, artinya saat itu beliau bebas merdeka," ujar Anita dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) tvOne. 


Ia merasa saat ini kliennya selalu dipojokkan dalam kasus yang tengah diproses Kejaksaan Agung tersebut.

 

"Tidak ditanya, kenapa sih dia (Djoko Tjandra mengajukan) PK? Enggak ada itu di berita-berita, yang ada memojokkan dia. Dia sedang berjuang mendapatkan haknya di tengah pandemik Covid-19," kata Anita Kolopaking.

 

"Dia itu mencintai Indonesia, tapi dia dizolimi," sambungnya.


Terlebih, kata Anita, berdasarkan keterangan Ditjen Imigrasi Kemenkumham, nama Djoko Tjandra sempat dihapus dari sistem perlintasan dengan status DPO dalam kurun 13 Mei hingga 27 Juni. Dihapusnya nama Djoko Tjandra lantaran Interpol melaporkan nama Djoko Tjandra terhapus dari sistem basis data sejak 2014 karena tidak ada permintaan lagi dari Kejagung.


Anita pun mempertanyakan alasan jaksa yang baru mengajukan PK pada 2009 atau 8 tahun setelah kasus Djoko Tjandra berkekuatan hukum tetap hingga akhirnya dikabulkan MA. Ia menduga, saat itu ada kekuasaan yang menginginkan kliennya dihukum. Padahal sesuai ketentuan KUHAP, kata Anita, jaksa tidak berhak mengajukan PK. Adapun PK merupakan hak terpidana atau ahli waris. 


"Ketika 8 tahun kemudian, ketika sudah diekseksui putusan, jaksa sudah melaksanakan lalu jaksa PK 8 tahun kemudian, berarti apa? by order ada kekuasaan yang melakukan ini. Saya cuma prihatin bahwa Djoko Tjandra bangun properti di Indonesia cukup besar bagaimana mungkin investor dalam negeri kita zalimi dengan kriminalisasi hukum, dengan kekuasaannya," ucapnya. 


Ia pun membantah pelarian Djoko Tjandra ke Papua Nugini pada 2009 disebut kabur. Menurut Anita, Djoko Tjandra hanya sakit hati dengan hukum di Indonesia yang menzaliminya. Sehingga ia kini kembali berjuang mencari keadilan melalui upaya PK.


"Apa yang dikatakan kabur saya rasa tidak, karena dia melakukan perjalanan bebas sebagai orang merdeka. Lalu kenapa dia tidak balik? istilah kabur itu saya bantah. Dia sakit hati dengan putusan di negara ini hukum ini. Rasa sakit hati itu tidak ingin kembali ke Indonesia. Djoko Tjandra sampai hari ini akan mencari kebenaran dan keadilan bagi dirinya, beri kesempatan dan ruang waktu untuk meyakinkan dia tak bersalah," tutupnya.

loading...