RUU BPIP Saat Ini Berbeda, Yakin Kedepannya Tidak Direvisi Sesuai "Keinginan" Awal? - SWARAKYAT MEDIA

RUU BPIP Saat Ini Berbeda, Yakin Kedepannya Tidak Direvisi Sesuai "Keinginan" Awal?

RUU BPIP Saat Ini Berbeda, Yakin Kedepannya Tidak Direvisi Sesuai "Keinginan" Awal?

SWARAKYAT.COM
- Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat bersepakat untuk membahas konsep Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai respons atas penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila. Dengan kesepakatan itu, pemerintah dan DPR berharap polemik terkait dengan RUU HIP di tengah masyarakat dapat diakhiri.

 

Surat Keputusan Presiden (Surpres) pergantian RUU HIP dengan RUU BIP itu diantar langsung Menkopolhukam Mahfud MD ke Ketua DPR Puan Maharani. Ikut menemani Mahfud yakni Menhan Prabowo, Menkumham Yasonna Laoly, Mensesneg Pratikno, MenPANRB Tjahjo Kumolo dan Mendagri Tito Karnavian.

 

Menurut Mahfud MD, ada tiga dokumen yang diserahkan ke Ketua DPR pada kesempatan itu. Pertama terkait pernyataan sikap resmi pemerintah soal Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), sisanya terkait dengan usulan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

 

“Saya mewakili pemerintah membawa surpres, saya Menko Polhukam ditemani bapak Mensesneg, bapak Menhan, bapak Menkumham, bapak MenPAN RB dan bapak Mendagri. Tadi seperti yang disampaikan ibu ketua DPR, saya membawa Surpres yang berisi 3 dokumen. Satu dokumen surat resmi dari presiden kepada ibu ketua DPR secara resmi kepada DPR, serta 2 lampiran lain yang terkait dengan RUU Badan Pembinaan Ideologi Negara, (ralat) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,” kata Mahfud dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).


Mahfud memaparkan, BPIP yang selama ini sudah ada dan isi RUU BPIP ini memang merespons perkembangan masyarakat tentang ideologi Pancasila sehingga, dalam RUU ini berbicara tentang pengembangan ideologi Pancasila maka TAP MPRS 25/1966 harus menjadi salah satu pijakan pentingnya. Dan TAP MPRS itu ada di dalam RUU ini dan menjadi konsideran menimbang, pada butir 2 setelah UUD 1945. “Butir keduanya TAP MPRS Nomor 25/1966,” imbuhnya.

 

Kedua, Mahfud melanjutkan, rumusan Pancasila sama seperti apa yang dibacakan Presiden pertama RI, Soekarno pada tanggal 18 Agustus 1945 lalu, atau Pancasila yang sekarang tertuang di dalam pembukaan dan dipedomani selama ini tanpa ada perubahan makna. “Itu dalam satu kesatuan makna dan satu tarikan nafas pemahaman,” tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

 

Mahfud menjelaskan, bahwa ini merupakan salah satu sumbang saran dari pemerintah kepada DPR. Selain itu, DPR dan pemerintah bersepakat bahwa pembahasan RUU BPIP ini akan dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat yang mau berpartisipasi membahasnya atau bahkan mengkritisnya. Pihaknya mempersilakan publik menyampaikan pandangannya.

 

“Tadi kita bersapakat kita akan dibuka ini, dokumen terbuka dapat dilihat di website DPR. Kami tekankan soal Pancasila yang kita pakai secara resmi di sini kita cantumkan dalam bab satu, pasal satu, butir satu, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” paparnya.

 

RUU HIP dan RUU BIP Berbeda kata mbak Puan (yakin tidak direvisi sesuai "keinginan" awal?)

 

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, secara substansi, RUU BPIP yang diserahkan berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Puan menyampaikan hal itu setelah dirinya menerima draf RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) dari pemerintah.

 

“Konsep RUU BPIP yang disampaikan pemerintah berisikan substansi yang berbeda dengan RUU HIP. (RUU BPIP) Yaitu berisikan substansi yang telah ada di Perpres yang mengatur soal BPIP dan diperkuat jadi substansi RUU BPIP,” ujar Puan, dalam kesempatan sama.

 

Puan juga menegaskan bahwa pembahasan soal RUU HIP sudah selesai. Sehingga kini pemerintah dan DPR akan fokus membahas RUU BPIP. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa draf RUU BPIP murni akan mengatur soal tugas, fungsi, wewenang, struktur kelembagaan BPIP.

 

Ia juga meyakinkan bahwa soal Pancasila tidak akan diatur dalam RUU BPIP. “Konsep pemerintah terdiri dari 7 bab dan 17 pasal, sedangkan RUU HIP 10 bab dan 60 pasal,” kata Puan.

 

“Sementara pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila sudah tidak ada lagi,” lanjut dia.

 

Puan menegaskan, RUU BPIP belum akan dibahas oleh pemerintah dan DPR. RUU ini baru akan dibahas setelah mendengar masukan masyarakat. “DPR dan pemerintah sudah sepakat bahwa konsep RUU BPIP ini tidak akan, sekali lagi, tidak akan segera dibahas, tetapi akan lebih dulu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut pelajari, beri saran dan kritik, terhadap konsep RUU BPIP,” jelas Puan.

 

Nantinya, apabila DPR dan pemerintah sudah mendapat masukan yang cukup, maka RUU BPIP akan langsung dibahas. Puan kemudian menjelaskan tujuan pembahasan RUU BPIP. “Hadirnya RUU BPIP ini jadi kebutuhan hukum  yang kokoh bagi upaya pembinaan ideologi Pancasila melalui BPIP,” tutup dia.

loading...