Selain Rangkap Jabatan dan Gaji Dobel, Ratusan Komisaris BUMN juga Jarang Hadir - SWARAKYAT MEDIA

Selain Rangkap Jabatan dan Gaji Dobel, Ratusan Komisaris BUMN juga Jarang Hadir

Selain Rangkap Jabatan dan Gaji Dobel, Ratusan Komisaris BUMN juga Jarang Hadir

SWARAKYAT.COM
- Isu mengenai rangkap jabatan di kursi Dewan Komisaris BUMN kembali mencuat. Tidak hanya itu, kursi komisaris juga terlalu gemuk sebab jumlahnya sama dengan kursi direktur, bahkan ada BUMN yang komisarisnya lebih banyak dari direkturnya.

Ombudsman RI mencatat ada 397 komisaris di BUMN yang rangkap jabatan pada 2019 dan 167 komisaris rangkap jabatan di anak usaha BUMN.


Orang-orang yang ditempatkan sebagai Dewan Komisaris BUMN ini berasal dari berbagai kalangan.


Dalam data Ombudsman tahun lalu, komisaris yang berasal dari kementerian ada 254 atau 64 persen, dari lembaga non kementerian ada 11 atau 28 persen, dan akademisi (perguruan tinggi) 31 atau 8 persen. Berikut kumparan rangkum fakta baru rangkap jabatan komisaris BUMN, Jumat (3/7).


Ada Komisaris BUMN yang Jarang Hadir Rapat


Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengatakan, beberapa komisaris di BUMN yang kerjanya bagus curhat bahwa mereka merasa tidak adil dalam bekerja. Sebab, ada komisaris yang jarang hadir hingga sulit dimintai pendapat.


"Saya juga banyak menerima keluhan dari beberapa komisaris yang kerja sangat serius soal komisaris yang rangkap jabatan, sudah kehadirannya susah, dimintai pendapatnya juga tidak ada. Tapi kan tidak bisa kita stop pemberian honorarium dan tantiemnya," kata Alamsyah dalam diskusi virtual yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW), Kamis (2/7).


Alamsyah Saragih diskusi corona


Meski enggan menyebutkan siapa saja komisaris yang curhat dan komisaris yang dianggap tidak benar kerjanya, Alamsyah menuturkan bahwa ketidakpedulian seseorang menjalankan amanah di perusahaan BUMN nampak.


"Keluhan ini nyata dan banyak sekali. Tapi tidak bisa disebut namanya. Itulah, banyak sekali komisaris yang curhat ke Ombudsman dengan merasa diperlakukan tidak adil, sudah kerja serius dan semangat 45, tapi yang lainnya karena jabatannya, bisa seenaknya," ujar dia.


Surati Jokowi, Minta Penempatan dan Honorarium ASN Diatur Presiden


Ombudsman RI bakal menyurati Presiden Joko Widodo agar ada Peraturan Presiden (Perpres) mengenai rencana penempatan (plotting) jatah dan porsi gaji Komisaris BUMN. Usulan ini terkait dengan banyaknya komisaris BUMN yang rangkap jabatan, terutama yang berasal dari kalangan TNI, Polri, dan ASN lainnya.


Alamsyah Saragih mengatakan, Perpres ini perlu dibuat agar tidak ada lagi benturan antar aturan di kementerian atau di instansi yang berkepentingan pada jabatan komisaris di BUMN. Selain itu, untuk kebutuhan yang dianggap tidak terakomodasi dalam Undang-Undang tentang BUMN.


"Maka dibuatlah plotting dari TNI, Polri, dan ASN aktif yang boleh ditetapkan dalam BUMN jenis apa saja. Nah itu ditetapkan dalam Perpres," kata dia.


Jika sudah diatur BUMN mana saja yang boleh diisi oleh perwakilan pemerintahan, dalam Perpres itu juga perlu diatur apakah mereka yang menjabat adalah abdi negara yang masih aktif atau nonaktif.


Kalaupun peran si abdi negara yang aktif sangat dibutuhkan, misalnya karena sesuai kompetensi atau masalah yang dihadapi di BUMN, maka Jokowi juga perlu membuat aturan tentang penghasilan yang didapat.


Ada Komisaris Anak Usaha PLN, Lulusan Ilmu Budaya


Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menyebut ada banyak BUMN yang merugi tetap membayar tantiem atau bonus tahunan dengan berbagai cara. Berdasarkan penelusuran ICW, ada juga komisaris anak usaha PT PLN (Persero) yang latar belakang pendidikannya mulai dari S1, S2, dan S3 tidak ada hubungannya dengan dunia manajemen kelistrikan.


"Saya temukan dia adalah sarjana ilmu budaya untuk S1 hingga S3 dan jadi dosen. Apa ada hubungannya ilmu budaya dengan PLN? Apakah proper? Ternyata enggak nyambung. Setelah dilacak, di belakangnya ada golongan darah ormas," ujarnya.


Kata dia, isu faktor pemburu rente dan politik tak bisa dipisahkan dalam praktik pemilihan komisaris BUMN. Ada juga orang yang ditempatkan di kursi komisaris sebagai alat tekan ke direksi.


Donal Fariz, Indonesia corruption watch


Lalu faktor ekonomi seperti pendapatan yang lebih banyak dari jabatan komisaris dibandingkan jabatannya sebagai pejabat di kementerian atau lembaga lainnya menjadi faktor orang mengincar jabatan ini.


Meski begitu, Fariz menegaskan ICW tidak menggeneralisir semua SDM komisaris seperti itu. Kata dia banyak juga komisaris yang memiliki latar belakang yang sesuai dengan BUMN yang diawasinya.


ICW Minta Jumlah Komisaris Dipangkas Jadi 2-3 Orang Saja


Selain karena banyak rangkap jabatan di dalamnya, kursi komisaris yang ada di perusahaan negara dan anak usahanya terlalu gemuk. ICW meminta jabatan di kursi komisaris dipangkas agar lebih ramping.


Menurut Donal Fariz, saat ini banyak BUMN yang jumlah komisarisnya sebanyak jumlah direksi, padahal tugas mereka hanya mengawasi dan tidak seberat jajaran direksi.


"Kami menemukan di sejumlah BUMN, jumlah komisarisnya 6 sampai 9 orang. Apakah benar sebuah BUMN membutuhkan komisaris sebanyak itu apalagi di anak usahanya? Saya berpikir semestinya jabatan komisaris cukup 2-3 saja di BUMN," kata dia.

loading...