Tommy Kritik Pemilu 2019: Petugas KPPS Mati Dianggap seperti Binatang, Tak Ada Proses Hukum - SWARAKYAT MEDIA

Tommy Kritik Pemilu 2019: Petugas KPPS Mati Dianggap seperti Binatang, Tak Ada Proses Hukum

Tommy Kritik Pemilu 2019: Petugas KPPS Mati Dianggap seperti Binatang, Tak Ada Proses Hukum

SWARAKYAT.COM
- Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto mengungkap keprihatinan dalam penyelenggaraan pemilu 2019 beberapa waktu lalu. Kritik Tommy terkait ratusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal, yang dinilainya tanpa tindakan hukum dari pemerintah.

 

"Kita ketahui ada 600 penyelenggara meninggal, tapi dianggap seperti binatang yang meninggal, tak ada proses hukum sama sekali," kata Tommy saat membuka rapat pleno DPP Partai Berkarya di Gedung Granadi, Jakarta, Rabu (8/7).

 

Ketua KPU Arief Budiman mencatat total ada 894 petugas yang meninggal dunia dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Arief sempat menyatakan banyaknya petugas yang meninggal karena faktor kelelahan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyepakati besaran santunan untuk petugas yang meninggal sebesar Rp36 juta.

 

Sebelumnya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut format Pemilu 2019 yang menyerentakkan lima jenis pemilu hanya membebani penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat bawah, terutama karena ada kasus meninggal dunia.

 

"Dalam pandangan Perludem, pemilu lima surat suara ini lebih tepat dipandang sebagai pemilu borongan, ketimbang pemilu serentak, memborong lima pemilu sekaligus dalam satu waktu yang sama," kata Peneliti Perludem Usep Hasan Sadikin lewat keterangan tertulis, Selasa (23/4).

 

Tak Demokratis

 

Selain keprihatinan kepada para petugas KPPS yang meninggal, dalam sambutannya Tommy juga menuding penyelenggaraan Pemilu 2019 yang dinilainya tak demokratis. Salah satu faktornya, kata dia, banyaknya penyelenggara pemilu yang tak menjalankan tugasnya dengan baik.

 

Ia mencurigai banyak penyelenggara yang tak netral dan kerap mengatur perolehan suara untuk pihak-pihak tertentu.

 

Ketidaknetralan penyelenggara pemilu tersebut, kata dia, telah dibuktikan dalam gugatan sengketa pemilu 2019 yang dibawa calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi, kata dia, bukti-bukti itu tak digubris sama sekali oleh MK.

 

Melihat sejumlah masalah itu, Tommy berharap dampak dari penyelenggaraan Pemilu 2019 tak terulang kembali dalam pemilu selanjutnya. Ia pun merasa heran seharusnya gelaran pemilu pasca-reformasi lebih baik dan demokratis bukan malah mengkhawatirkan.

 

"Ini sangat memilukan dan memprihatinkan kita semua. Selama 22 tahun reformasi, bukan kita lebih baik tapi malah penyelenggaraan pemilu lebih memprihatinkan," kata Tommy. (*)

loading...