Usulkan RUU HIP jadi RUU PIP, Try Sutrisno Dianggap Munculkan Masalah Baru - SWARAKYAT MEDIA

Usulkan RUU HIP jadi RUU PIP, Try Sutrisno Dianggap Munculkan Masalah Baru

Usulkan RUU HIP jadi RUU PIP, Try Sutrisno Dianggap Munculkan Masalah Baru


SWARAKYAT.COM
- Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno berharap RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP) segera disahkan menjadi undang-undang. RUU PIP adalah perubahan nama dari RUU HIP yang mengundang penolakan dari berbagai kalangan.

 

Hal itu dikatakannya usai menemui pimpinan MPR RI di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR-DPR, Jakarta, Kamis (2/7/2020).


Ketua MPR Bambang Soesatyo juga menyetujui pandangan dan usulan perubahan judul atas RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP). 


Hal tersebut disampaikan oleh Bambang dalam konferensi pers di Gedung Nusantara V, Kompleks Gedung MPR/DPR, pada Kamis (2/7/2020). "Kami semua pimpinan MPR satu pandangan dengan tokoh senior para purnawirawan yang diwakili Bapak Try Sutrisno. Memang tidak sepatutnya legalitas Pancasila masuk dan diatur dalam sebuah undang-undang," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Kamis (2/7/2020).


Try Sutrisno hadir bersama veteran dan purnawirawan TNI Polri untuk menyampaikan dukungan pada RUU PIP demi menguatkan pembinaan ideologi Pancasila.

 

"Kami ingin sampaikan apresiasi dan menyampaikan aspirasi yang akhir-akhir ini jadi pembicaraan publik," kata Try Sutrisno, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

 

"Kami berharap pengajuan RUU PIP didukung. Sekali lagi, kami berharap ketulusan MPR untuk melancarkan penyusunan RUU PIP jadi Undang-undang," imbuhnya.


Try Sutrisno menjelaskan ada empat poin penting yang dirumuskan bersama Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) serta disampaikan kepada pimpinan MPR RI.

 

Pertama, pembinaan ideologi Pancasila harus diperkuat karena sejak era reformasi wacana pembinaan ideologi Pancasila dia ditinggalkan dan ditanggalkan.

 

"Misalnya BP7 bubar tapi tidak ada pengganti. Pelajaran Pancasila mulai dari TK sampai SMA tak lagi wajib," ujar Try.

 

Kedua, sebagai konsekuensi dari poin pertama, lanjut Try Sutrisno, ideologi transnasional menjadi bebas masuk dan berkembang di Republik Indonesia.

Jika tidak ditangani serius, ada kekhawatiran berkembangnya ideologi ekstrem itu akan merusak nilai-nilai persatuan Indonesia dan kepribadian bangsa Indonesia.

 

"Liberalisme kapitalisme masuk dengan bebas sehingga tatanan ekonomi dikuasai pemilik modal. Demikian juga paham radikalisme, intoleransi, dan terorisme begitu leluasa bekerja di tengah-tengah masyarakat kita. Potensi paham komunis atau neokomunisme bangkit juga harus dicermati, diwaspadai terus menerus," ujarnya.

 

Ketiga, potensi ancaman paham ekstrem itu semakin mengkhawatirkan dengan makin canggihnya teknologi informasi dengan dominasi negara maju atas negara berkembang. Penjajahan dengan proxy war juga terus berlangsung.

 

Keempat, untuk menghadapi tantangan atas eksistensi ideologi negara diperlukan lembaga khusus yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan pembinaan ideologi.

 

Dalam hal ini, Try Sutrisno dan para veteran serta purnawirawan TNI/Polri mendukung penguatan Badan Ideologi Pancasila untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila yang diatur dalam payung hukum undang-undang.

 

Sementara itu, Ketua Umum LVRI Saiful Sulun mengatakan keberadaan serta tupoksi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) harus diperkuat oleh Undang-undang, tidak hanya diatur Perpres.

 

"Kita bersyukur Pak Jokowi membentuk UKP PIP yang kemudian menjadi BPIP. Kami berharap lembaga yang tanggung jawabnya mengawal pembinaan ideologi Pancasila tidak tergantung pada suatu rezim," ujar Saiful Sulun.

 

Dalam pertemuan tersebut, Try Sutrisno hadir bersama Ketua Umum LVRI Saiful Sulun, dan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakri.

 

Unsur pimpinan MPR yang hadir dalam pertemuan itu di antaranya Bambang Soesatyo (Ketua MPR), dan para Wakil Ketua MPR, yakni Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Syarif Hasan, dan Arsul Sani.


Namun, usulan RUU HIP berganti jadi RUU PIP justru dinilai menimbulkan masalah baru, banyak yang ingin RUU tersebut ditolak karena beranggapan Pancasila sudah final tak perlu diotak-atik kembali. Kalau tanggapan pembaca bagaimana ? Silahkan tulis komentarnya dikolom bawah

loading...