Didesak Banser Tutup Sekolah Terindikasi HTI, Begini Respon Kemenag - SWARAKYAT MEDIA

Didesak Banser Tutup Sekolah Terindikasi HTI, Begini Respon Kemenag

Didesak Banser Tutup Sekolah Terindikasi HTI, Begini Respon Kemenag


SWARAKYAT.COM - Polemik lembaga pendidikan madrasah yang ditengarai jadi sarang izbut Tahrir Indonesia (HTI) di Rembang, Pasuruan, Jawa Timur, terus berlanjut.

 

Lembaga pendidikan taman kanak-kanak (TK), Madrasah Ibtidaiyyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) itu digeruduk ratusan anggota Barisan Ansor Serbaguna atau Banser pada Kamis (20/8) lalu.

 

Banser di bawah komando PC Ansor Bangil mendesak Kementerian Agama untuk segera menutup sekolah yang bernaung di bawah Yayasan Al Hamidy – Al Islamiyah tersebut.

 

Banser khawatir sekolah yang berada di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, itu akan terus menyebarkan faham HTI jika tak segera ditutup.

 

Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Bangil telah mendatangi Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pasuruan, Senin (24/08).

 

Tujuannya, agar Kemenag Pasuruan bisa meninjau ulang, bahkan mencabut izin lembaga yang ditengarai menjadi sarang pengaderan organisasi terlarang, HTI itu.

 

Dari pantauan Jawa Pos Radar Bromo kemarin, ada 2 perwakilan PC GP Ansor Bangil yang ke Kemenag. Yakni, ketua PC Ansor Bangil, Saad Muafi dan Sulaiman.

 

Saad Muafi dan Sulaiman ditemui langsung oleh Kepala Kemenag Kabupaten Pasuruan, Muhammad Asadul Anam.

 

“Jadi, surat permohonan ini kami berikan ke Kemenag dan tembusan juga sampai ke Pusat dan Menteri Agama untuk meninjau ulang izin, bahkan bisa dicabut izinnya. Sebab, lembaga ini terbukti tidak mengajarkan nasionalisme dan mengajarkan khilafah,” ujar Saad Muafi kepada Kepala Kemenag Kabupaten Pasuruan.

 

Lembaga pendidikan mulai RA, MI, sampai MTs ini dinilai mengajarkan santri-santrinya dengan mendoktrin ajaran khilafah. Hal ini jelas merongrong NKRI.

 

“Bahkan, nantinya 10-15 tahun lagi, mereka bisa jadi ikut menyebarkan kepada yang lain,” ujarnya.

 

Selain mengajukan pencabutan izin, Ansor juga memberi sejumlah bukti. Di antaranya, foto-foto saat penggerebekan lalu. Mulai tak adanya foto wakil Presiden Ma’ruf Amin, tidak ada bendera merah putih. Bahkan, lembaga itu dijadikan rutin tempat holaqoh HTI.

 

Kepala Kemenag Kabupaten Pasuruan Muhammad Asadul Anam memastikan, lembaga yang dilaporkan masuk dalam institusi yang dibawahi Kemenag Kabupaten Pasuruan.

 

“Untuk tinjauan ke sana sudah ada karena ada pengawas yang periodik melakukan pengawasan ke lembaga-lembaga. Dengan adanya laporan ini, jelas kami tidak bisa membiarkan dan akan melakukan aspek-aspek yang harus kami lakukan,” ujarnya.

 

Apakah Kemenag kecolongan sampai ada lembaga yang masih melakukan aktivitas organisasi terlarang termasuk HTI?

 

“Namun ke depan akan jadi evaluasi dan perlu ditekankan lagi. Apalagi terkait simbol-simbol negara,” ujarnya.

 

Dijanjikan terkait peninjauan izin akan segera dilakukan, namun tetap dengan mengumpulkan fakta-fakta di lapangan dulu.

loading...