SWARAKYAT.COM - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dinilai sering melayangkan bermacam sindiran kepada Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Diberitakan wartaekonomi sebelumnya, pernyataan itu
diungkap pula oleh Presidium dan deklarator KAMI, Din Syamsuddin.
Selain itu, KAMI didirikan sejak 18 Agustus 2020 lalu dan
diketahui mendapat berbagai 'sindiran' dari berbagai pihak.
Contohnya saat memberi pengarahan kepada calon kepala daerah
pada Rabu, 26 Agustus 2020, Megawati menyebut bahwa KAMI terdiri dari banyak
tokoh yang ingin menjadi presiden.
Ia menambahkan bahwa calon kepala daerah apalagi presiden
membutuhkan dukungan dari partai politik.
Din menyayangkan, berbagai kritikan KAMI kepada pemerintah
tidak ditanggapi secara substansi. Dalam setiap kritikannya, KAMI mengajukan
pikiran-pikiran kritis dan korektif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara
yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.
"Kenapa mereka tidak mau menanggapi isi tapi berkelit
menyerang pribadi dan mengalihkan opini?" kata Din.
Din lalu mempersilakan pihak yang menyerang KAMI untuk
menjawab berbagai persoalan yang diajukannya.
Seperti tidak benarkah ada oligarki politik. Atau tidak ada
demokrasi sejati dalam partai politik karena keputusan partai ditentukan oleh
segelintir bahkan satu orang? Akibatnya DPR dikendalikan oleh oligarki sehingga
aspirasi rakyat terabaikan?
Atau, kata Din, tidak benarkah ada budaya politik dinasti,
yakni menyiapkan anak-cucu menjadi penguasa dengan menghalangi orang-orang lain
yang sebenarnya lebih berkualitas dan akibatnya demokrasi Indonesia tercederai?
Menurut Din, masih banyak pertanyaan substansif yang
mendasar lagi. namun untuk sementara dua pertanyaan itu sudah cukup banyak.
"KAMI menanti tanggapan, bukan pengalihan," ujarnya.
Din menegaskan KAMI siap berdiskusi bahkan berdebat mengadu
pikiran.
"Terhadap reaksi yang tidak subtantif, baik dari para
elite apalagi buzzer bayaran, KAMI tidak mau melayani karena hal demikian tidak
mencerminkan kecerdasan kehidupan bangsa seperti amanat Konstitusi,"
pungkasnya.
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, ikut mengomentari
kritikan Mega terhadap KAMI. "Kalau Bu Mega sudah mengomentari artinya
KAMI cukup diperhitungkan," kata Refly di akun Youtube miliknya.
Soal saran Mega agar para deklarator KAMI mencari partai, Refly
bilang begini. Kata dia, setiap warga negara punya hak menyampaikan partisipasi
sesuai konstitusi. Dan, itu tidak harus melalui partai politik. Bisa melalui
organisasi nonpemerintah (NGO) atau LSM. KAMI, menurut dia, tidak bisa di
bilang organisasi masyarakat. Karena tidak mendaftar sebagai ormas. KAMI lebih
pada gerakan moral.
"Jadi yang bertemu itu adalah ide, gagasan. Ide itu
yang mempertemukan orang-orang dalam KAMI," paparnya.
Selain itu, Refly membahas omongan Mega yang mengatakan para
deklarator KAMI banyak yang ingin jadi presiden. Kata dia, apa masalahnya
dengan ingin jadi presiden. Menurut dia, Mega sendiri pernah jadi presiden dan
selalu ingin jadi presiden. Paling tidak pernah nyapres dua kali bahkan tiga
kali. SU MPR 1999, Pilpres 2004, dan Pilpres 2009. "Kan tidak ada
masalah," ujarnya.
Kata dia, di luar negeri tidak ada yang nyalon sampai tiga
kali. "Jadi ingin jadi presiden sah-sah saja. Konstitusi tidak melanggar.
Yang dilarang presiden menjabat lebih dua kali," ungkapnya.