Pendidikan [Bukan] Prioritas Pemerintah Saat Ini

SWARAKYAT.COM - Lagi lagi, pemerintah membuat kebijakan nyeleneh ditengah berbagai kekurangan dari kebijakan yang dikeluarkan sebelumnya. Rencana pemerintah yang akan memberikan pulsa sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk golongan pegawai negeri sipil (PNS) pada awal 2021 dinilai akan menimbulkan kecemburuan sosial.

Pasalnya, kebijakan ini dikecualikan untuk tenaga honorer dan pegawai outsourcing yang ada di instansi pemerintah. Selain akan menimbulkan kecemburuan sosial di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L), masyarakat di luar PNS juga dinilai akan merasakan hal serupa seperti kalangan guru-dosen, hingga anak sekolah yang juga sangat bergantung dengan teknologi informasi dan komunikasi (infokom) dalam melaksanakan kegiatannya di masa pandemi.

Jika dibeda-bedakan seperti itu, pemerintah harus betul-betul memperhatikan data calon penerima, tingkat transparansi hingga akuntabilitas agar bantuan diberikan tepat sasaran. Padahal, dari berbagai pihak banyak yang masih belum bisa mengoptimalkan bantuan kuota dari dana BOS. Masih banyak siswa yang mengeluh belum bisa menggunakan bantuan dari dana BOS tersebut. Harusnya pemerintah bisa mengetahui skala prioritas dari kebijakan yang diambil.

Belum lagi soal kesejahteraan guru honorer di era pandemi. Padahal peran mereka juga sangat vital, yaitu turut andil dalam menopang pendidikan saat ini. Tetapi mereka selalu dianggap sebelah mata sehingga kesejahteraan mereka bukan menjadi prioritas pemerintah. Padahal, di kehidupan normal saja mereka sangat kesusahan, apalagi di era pandemi seperti ini.

Selain itu, infrastruktur di Indonesia belum merata, karena di pelosok-pelosok nusantara sendiri masih banyak yang belum terkoneksi internet. Jangankan internet, listrik saja masih banyak yang belum merasakan. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah fokus untuk memperbaiki infrastruktur dan penyediaan internet bagi para siswa. Toh, semangat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa itu sudah jelas terkandung di konstitusi, tepatnya di pembukaan UUD 1945. Jadi fokus saja dalam meningkatkan kualitas pendidikan daring, bukan nya membuat kebijakan yang aneh bin ajaib yang membuat kegaduhan.

Oleh: Rios Apriliyan Saputra

Menteri Sosial Masyarakat BEM Universitas Riau