SWARAKYAT.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo blak-blakan menyebut ada menteri di Kabinet Indonesia Maju yang tidak melaksanakan visi misi presiden. Pembantu presiden ini malah berjalan sendiri.
Bukan hanya menteri, Tjahjo juga menyindir pejabat eselon 1
dan 2 yang menjabarkan visi misi presiden dengan pandangan berbeda sehingga
jadi berseberangan.
Padahal seluruh menteri, pejabat eselon 1 dan 2 di pusat
sampai daerah wajib melaksanakan visi misi presiden.
“Berkali-kali diingatkan, tidak ada visi misi menteri. Yang
ada itu visi misi presiden. Menteri wajib melaksanakan visi misi presiden.
Bukan visi misinya dia,” kata Menteri Tjahjo, Sabtu (30/8).
Begitu juga dengan para pejabat eselon 1 dan 2, wajib
menjalankan visi misi presiden itu. Bukan malah memperlambat capaian visi misi
presiden.
Seluruh pejabat di daerah sampai pusat harus tegak lurus
mengikuti kebijakan yang dicanangkan presiden selama lima tahun ke depan.
Untuk pemerintahan, kata Tjahjo, presiden menginginkan ada penyederhanaan
birokrasi. Yaitu pemangkasan eselon III, IV, V dan pengalihan 1,6 juta PNS dari
jabatan administrasi ke fungsional.
Sedangkan untuk kelembagaan, dilakukan pembubaran terhadap
lembaga-lembaga yang tidak relevan lagi.
“Kalau ada menteri dan pejabat eselon 1 dan 2 yang tidak
setuju dengan itu, ya lebih baik berada di luar. Tunggu saja sampai 2024 sampai
pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin selesai,” tandasnya.