Bupati Jember Ogah Bayar Mahar Politik, Nyalon Independen, Dihukum Tak Terima Gaji 6 Bulan - SWARAKYAT MEDIA

Bupati Jember Ogah Bayar Mahar Politik, Nyalon Independen, Dihukum Tak Terima Gaji 6 Bulan

Bupati Jember Ogah Bayar Mahar Politik, Nyalon Independen, Dihukum Tak Terima Gaji 6 Bulan



SWARAKYAT.COM - Perseteruan Bupati Jember, dr Faida dengan elit partai politik semakin memanas.

 

Buntutnya, Faida tidak mendapatkan rekomendasi dari parpol untuk maju kembali di Pilkada Jember.

 

Faida mengatakan rekomendasi parpol tidak turun lantaran dirinya menolak untuk membayar mahar miliaran. Faid pun memutuskan untuk maju melalui jalur independen.

 

Sikap Faida yang tidak mau mengikuti keinginan elit parpol membuatnya jadi bulan-bulanan.

 

Faida dimakzulkan seluruh fraksi di DPRD Jember. Tak hanya itu, Faida mendapatkan sanksi dari Menteri Dalam Negeri yang didelegasikan kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

 

Gubernur Khofifah menerbitkan SK nomor: 700/ 1713/ 060/ 2020 tentang sanksi kepada Bupati Faida.

 

Dalam SK itu disebutkan gaji, honorarium, tunjangan jabatan, tunjangan lainnya, biaya operasional Bupati Faida tidak dibayarkan selama 6 bulan, terhitung sejak 3 September 2020.

 

Sanksi itu mendapat protes dari Bupati Jember. Ia merasa diperlakukan tidak adil.

 

“Sanksi yang turun hanya untuk Bupati. Situasi sedang seperti ini, politik, sedang Pilkada. Saya pahamlah dinamika politik yang ada,” ucap Faida dalam rekaman yang diposting akun Faida MMR pada Rabu, 9 September 2020 malam.

 

Menurut dia, DPRD seharusnya dikenai hukuman serupa karena dianggapnya juga turut serta menjadi penyebab gagalnya pembahasan Perda APBD Jember 2020.


Sebelumnya, rekaman Faida yang menyinggung mahar politik miliaran viral di media sosial.

 

Faida menyebutkan bahwa untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik harus membayar miliaran rupiah.

 

Dengan alasan itu, Faida memilih maju dalam Pilkada Jember 2020 melalui jalur independen.

 

“Saya sejatinya tidak merancang untuk maju secara independen, apalagi saya incumbent. Namun seperti biasa dinamika perebuatn rekom, perjuangan untuk mendapatkan rekom, meskipun kita pernah berkontribusi kepada partai, kepada peningkatan suara itu tidak otomatis lalu kita mendapatkan rekom kembali,” kata Faida dalam video itu.

 

“Tetapi bagi saya, apapun yang penting kita tidak boleh berpisah dengan rakyat. Selama kita diingini rakyat, mendapat rekom atau tidak dari partai, kebersamaan itu akan menguatkan dalam pembangunan ke depan,” tambahnya.

 

Faida mengungkit pengalamannya maju di Pilkada Jember pada tahun 2015 lalu. Saat itu, dia mendapatkan rekom dari PDIP dan Nasdem. Namun dia tidak membayar mahar.

 

Pada preiode kedua, Faida menyiratkan bahwa dia harus membayar mahar politik yang jumlahnya miliaran agar bisa mendapatkan rekomendasi dari parpol. Namun Faida menolak dan memilih maju melalui jalur independen.

 

“Alhamdulillah mendapatkan rekom rakyat dan berhasil lolos dari verifikasi faktual KPU. Dan alhamdulillah tidak ada satu suara pun yang kami beli dari rakyat,” tegas Faida.

Faida menegaskan, kalau mahar politik harus dibayar dengan uang miliaran, maka ketika terpilih yang bersangkutan tidak akan bisa menjadi pemimpin yang lurus.

 

“Kalau dalam Pilkada itu mencari rekom saja perlu uang bermiliar-miliar, sementara gajinya bupati semua orang tahu rata-rata Rp6 juta, kalau toh ada insentif dan lain-lainnya, dengan biaya puluhan miliar itu saya pastikan sulit menjadi pemimpin yang tegak lurus,” imbuhnya.

 

“Apabila mengawali pencalonan di pilkada dengan cara yang kurang terhormat, membeli kesempatan, membayar kepercayaan. Itu bukan suatu awalan yang baik, dan saya meyakini itu tidak akan mendapat ridho dari Allah SWT,” pungkas Faida.

 

Selengkapnya simak video Faida yang mengungkit soal mahar politik Pilkada berikut ini:

 

loading...