SWARAKYAT.COM - Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, mengakui aktor digital, salah satunya ‘influencer’ atau buzzer, sangat dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi kebijakan dengan masyarakat.
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan aktor
digital di banyak negara demokrasi sangat aktif berperan dalam komunikasi
kebijakan publik.
“Perkembangan masyarakat digital dengan peranan para aktor
digital yang merupakan key opinion leader umumnya adalah kelas menengah adalah
keniscayaan dari transformasi digital,” kata Fadjroel melalui keterangan
resminya pada Senin(31/8), seperti dilansir Anadolu.
Aktor digital, kata dia, akan terus berkembang dalam
peran-peran penting membangun jaringan informasi yang berpengaruh terhadap
aktivitas produktif sosial ekonomi dan politik.
Menurut Fadjroel, Presiden Joko Widodo telah menyatakan
Indonesia harus melakukan transformasi digital sebagai prasyarat transformasi
ekonomi dan demokrasi digital.
Itu sebabnya, banyak bagian dari strategi kebijakan yang
berpijak pada sistem dan masyarakat digital, termasuk mengakui peran kuat aktor
digital sebagai jaringan informasi.
“Sebuah keniscayaan di era digital, para aktor digital
menjadi pemain penting perubahan paradigma dari top-down strategy ke
participative strategy, di mana publik berpartisipasi aktif dalam komunikasi
kebijakan,” terang Fadjroel.
Sebelumnya, berdasarkan temuan Lembaga Anti-Korupsi ICW,
terungkap pemerintah menggelontorkan dana hingga Rp90,45 untuk jasa influencer.
Nilai anggaran influencer pun meningkat sejak 2017 – 2018 dan
menurun di 2019-2020.
Kementerian Pariwisata memiliki anggaran jasa influencer
terbesar hingga mencapai Rp77 miliar.