SWARAKYAT.COM - Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sejumlah provinsi dicatat Presiden RI Joko Widodo masih rendah.
Persoalan ini dibahas oleh Kepala Negara dalam rapat
terbatas (Ratas) bersama 34 gubernur yang digelar virtual, di Istana
Kepresidenan, Bogor, Selasa (1/9/2020).
"Rata-rata nasional untuk belanja APBD masih 44 persen,
dan untuk belanja kabupaten dan kota mencapai 48,8 persen. Hati-hati mengenai
ini, angka ini saya kira bisa kita lihat, belanja barang dan jasa realisasi
berapa, modal berapa, bansos berapa," ujar Jokowi.
Di tengah kondisi ekonomi yang mencekik ini, Jokowi menyebut
belanja daerah seharusnya bisa menjadi instrumen pemulihan ekonomi agar tidak
terjadi resesi.
Karena itu, Jokowi meminta pemerintah daerah (pemda)
mempercepat realisasi APBD. Belanja daerah diharapkan bisa menggenjot
pertumbuhan ekonomi. Jokowi pun menyebut beberapa daerah yang belanjanya masih
rendah. Misalnya Sumatera Utara (Sumut) dan Bengkulu. Sedangkan provinsi yang
sudah tergolong tinggi realisasi APBD-nya di antaranya adalah DKI Jakarta dan
Sumatera Barat (Sumbar).
Jokowi pun memberi pujian khusus kepada Pemprov DKI Jakarta
yang cepat dalam merealisasikan anggaran. Ia meminta daerah-daerah lain untuk
mengikuti langkah DKI Jakarta.
"DKI Jakarta untuk barang dan jasa sudah tinggi, 78
persen. Kemudian (belanja) modal sudah 92 persen. Saya kira yang lain-lain,
tolong terutama yang (realisasi anggaran) berada di angka-angka 15 persen,
masih 10 persen, apalagi yang bansos masih 0 persen, betul-betul dilihat benar
angka-angka ini," ujar Jokowi dalam rapat terbatas dengan para gubernur,
Selasa (1/9), seperti dilansir kumparan.
"Realisasi APBD ini setiap hari saya ikuti, semua
provinsi, kabupaten/kota, kelihatan semua angka-angkanya. Tolong betul-betul
angka-angka ini diperhatikan. Sehingga realisasi pengadaan barang dan jasa,
belanja modal belanja bansos segera terealisasi," tegasnya.