Tukang Jahit dan Ketua RW Melawan Anak Presiden, Wujud Perlawanan Rakyat? - SWARAKYAT MEDIA

Tukang Jahit dan Ketua RW Melawan Anak Presiden, Wujud Perlawanan Rakyat?

Tukang Jahit dan Ketua RW Melawan Anak Presiden, Wujud Perlawanan Rakyat?



SWARAKYAT.COM - Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi mengomentari kontestasi Pilkada Solo 2020.

 

Ari menilai, munculnya lawan tanding Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa merupakan fenomena yang unik.

 

Pasalnya, lawan tanding Gibran yang seorang putra Presiden Joko Widodo dan Teguh yang merupakan anggota DPRD Solo, adalah pasangan independen.

 

Mereka ialah Bagyo Wahyono yang berprofesi sebagai penjahit dan FX Suparjo yang hanya menjabat Ketua RW.

 

“Saya kira ini merupakan fenomena yang unik, selain mungkin dianggap menyelamatkan roh kompetisi berdemokrasi dengan hadirnya calon independen,” ujar Ari di Jakarta, Selasa (8/9).

 

Dosen di Universitas Indonesia ini menyebut unik, karena tidak semua calon independen bisa dan sanggup mengumpulkan dukungan warga sejumlah syarat minimal yang dipersyaratkan KPU.

 

Untuk daerah yang memiliki daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa, harus meraup dukungan 6,5 persen di lebih dari 50 persen total kecamatan.

 

“Duet penjahit dan ketua RW ini malah punya tim gorong-gorong Tikus Pithi Hanata Baris, yang rapi keorganisasiannya. Bayangkan, ada mantan kapolda yang gagal maju lewat jalur independen, ini di Solo malah bisa muncul yang seperti ini,” ucapnya.

 

Balon Wali Kota dan wakil Wali Kota Surakarta Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo). Foto: ANTARA/Bambang Dwi Marwoto

 

Penulis buku ‘Tapal Batas Indonesia’ ini menilai, kehadiran calon independen di Solo juga bisa dimaknai sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni partai politik.

 

Ketika akses partai politik dinilai sangat rumit serta tidak ada aturan baku rekrutmen, maka calon kepala daerah mencari alternatif lain.

 

“Pasangan Bajo bisa jadi menjadi katarsis kekecewaan masyarakat karena begitu dominannya kekuatan calon yang didukung hampir semua partai politik,” katanya.

 

Menurut pembimbing program doktoral di pascasarjana Universitas Padjajaran ini, masyarakat terkesan ingin menunjukkan gugatan, bahwa mereka bisa menghadirkan calon kepala daerah menurut versi mereka sendiri.

 

“Soal kalah menang adalah soal lain, jika membela kotak kosong adalah bentuk perlawanan yang tidak beradab, mungkin saja membela paslon dari jalur perseorangan adalah wujud perlawanan terhadap kemapanan,” katanya.

 

Ari kemudian menyimpulkan, kondisi yang terjadi di Solo menjadi tantangan besar bagi partai politik untuk literasi politik kepada rakyat.

loading...