Anggap Saran Jokowi Gugat ke MK Hanya Jebakan, Rakyat Tetap Pilih Aksi di Jalan - SWARAKYAT NEWS

Anggap Saran Jokowi Gugat ke MK Hanya Jebakan, Rakyat Tetap Pilih Aksi di Jalan

Anggap Saran Jokowi Gugat ke MK Hanya Jebakan, Rakyat Tetap Pilih Aksi di Jalan



SWARAKYAT.COMPresiden Joko Widodo mempersilakan pihak mana pun untuk mengajukan uji materi atau judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) bagi yang tidak puas atas Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

 

"Jika masih ada ketidakpuasan terhadap UU Ciptaker ini silakan mengajukan uji materi atau judicial review melalui Mahkamah Konstitusi," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan pers terkait UU Cipta Kerja dari Istana Kepresidenan Bogor.***


Beberapa elemen massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat menolak secara tegas pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

 

Namun, Gerakan Rakyat juga menolak saran Jokowi yaitu opsi judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas aturan sapu jagat tersebut.

 

Gerakan Rakyat akan tetap turun ke jalan untuk menolak UU Cipta Kerja.

 

Mereka akan menekan penguasa agar membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

 

Sebagai catatan, Gerakan Rakyat ialah organisasi yang terbentuk dari beberapa elemen massa seperti Aliansi Rakyat Bergerak (ARB), Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) Jawa Timur.

 

Selain itu, Gerakan Suara Tuntutan Rakyat (GESTUR) Jambi, Fraksi Rakyat Indonesia (FRI), Komite Revolusi Pendidikan Indonesia (KRPI), Buruh Riau Bersatu (BRB), Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR), Paramedis Jalanan, dan Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD)

 

"Kami yang tergabung dalam jejaring Gerakan Rakyat menyerukan tetap turun aksi ke jalan untuk memberikan tekanan politik kepada rezim dan negara, hingga dicabutnya UU Cipta Kerja," tulis pernyataan Gerakan Rakyat seperti dikirimkan perwakilan GEBRAK Nining Elitos kepada jpnn, Senin (12/10).

 

Gerakan Rakyat beralasan, hak uji materi atau JR ke MK bukanlah pilihan perlawanan dan bukan satu-satunya langkah konstitusional.

 

Dalam pengalaman elemen di Gerakan Rakyat, imbauan untuk menempuh judicial review UU Cipta Kerja adalah jebakan.

 

Sebab, Gerakan Rakyat menilai UU Ciptaker begitu banyak pasal yang akan membuat persidangan berjalan selama bertahun-tahun.

 

Sementara itu, ketentuan dalam UU Cipta Kerja yang merampas kehidupan rakyat terus berjalan.

 

"Selain itu, UU Cipta Kerja adalah produk politik, yang juga dapat dibatalkan pemberlakuannya melalui sikap politik dan tekanan politik, yakni melalui protes rakyat atau demonstrasi dan itu adalah langkah konstitusional," beber dia.

 

Dalam pernyataannya, Gerakan Rakyat juga bakal membangun persatuan akar rumput nasional.

 

Setidaknya, Gerakan Rakyat perlu menguatkan barisan perlawanan untuk menolak UU Cipta Kerja.

 

"Membangun persatuan Gerakan Rakyat akar rumput nasional untuk menguatkan barisan perlawanan dan pembangkangan sipil yang lebih besar dan masif, serta meningkatkan posisi tawar di hadapan publik," tulis pernyataan Gerakan Rakyat.

 

Selanjutnya, Gerakan Rakyat bakal melakukan jejaring koordinasi yang baik. Utamanya untuk menyelesaikan masalah di tingkat kewilayahan.

 

"Kemudian perlawanan atas tindakan kekerasan, intimidasi, kriminalisasi, teror, dan pembungkaman kebebasan berbicara serta berserikat serta pengerahan kekuatan berlebih (excessive use of force) dalam penanganan-penanganan aksi langsung di jalan, di kampus, di kawasan industri yang dilakukan oleh negara terhadap rakyat sipil," beber Gerakan Rakyat.[]

loading...