SWARAKYAT.COM - Jawaban menohok atas keheranan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD diberikan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW).
Menko Mahfud sebelumnya heran dengan protes masyarakat yang
terjadi dalam dua bulan terakhir. Pasalnya ada dua tudingan yang mengarah ke
pemerintah dan saling bertolak belakang.
Pertama adalah tudingan bahwa pemerintah pro dengan
kebangkitan komunisme di tanah air. Tudingan ini memang kerap muncul di bulan
September, tepatnya jelang peringatan tragedi G30S/PKI.
Sebulan berselang, pemerintah dituding pro dengan
kapitalisme. Tudingan ini muncul siring pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja
oleh DPR pada Senin (5/10). Di mana UU Ciptaker dianggap sebagai gelaran karpet
merah untuk para investor asing.
“Bulan September dalam ribut-ribut Film G.30.S/PKI
Pemerintah dituding pro komunisme. Bulan Oktober karena ribut-ribur UU Ciptaker
dituduh pro kapitalisme,” ujar Mahfud MD dalam akun Twitter pribadi, Minggu
(11/10).
Atas pernyataan itu HNW meminta Mahfud untuk tidak bingung
apalagi keheranan. Sebab, seluruh elemen bangsa sudah sepakat bahwa Indonesia
adalah negara Pancasila.
“Karena kita sepakat NKRI adalah negara Pancasila,” tegasnya
dalam akun Twitter pribadi, Minggu (11/10).
Bagi politisi PKS itu, yang justru aneh adalah saat
pemerintah diam dalam menanggapi isu ini. Sebab, sudah terang benderang bahwa
Komunisme dan Kapitalisme tidak sesuai dengan Pancasila.
“Jadi justru aneh kalau pemerintah dan/atau rakyat tidak
meributkan/menolak komunisme dan kapitalisme di bulan apapun,” tutupnya.
