SWARAKYAT.COM - Presidium KAMI Din Syamsuddin membalas pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang berbicara terkait hadirnya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Din Syamsuddin mengatakan tak perlu melempar 'ancaman' karena KAMI bukan kumpulan orang pengecut.
"KAMI mengingatkan Bapak KSP Moeldoko dan jajaran
kekuasaan untuk tidak perlu melempar 'ancaman' kepada rakyat. Pada era
demokrasi modern dewasa ini, arogansi kekuasaan, sikap represif dan otoriter
sudah ketinggalan zaman," kata Din dalam keterangannya, Jumat (2/10/2020).
"Bagi KAMI, semakin mendapat tantangan dan ancaman,
akan menjadi pelecut untuk tetap beristikamah dalam perjuangan. KAMI bukan
kumpulan orang-orang pengecut, karena para insan yang bergabung dalam KAMI adalah
mereka yang menyerahkan segala urusan kepada Tuhan Yang Mahakuasa, Allah SWT,
dan hanya takut kepada-Nya," ungkapnya.
Sebelumnya, Moeldoko menyoroti KAMI sebagai kelompok
sekumpulan kepentingan. Moeldoko mempersilakan kelompok tersebut berpendapat asalkan
tidak mengganggu stabilitas politik. Menanggapi hal tersebut, Din Syamsuddin
menjelaskan kepentingan KAMI.
"Adalah benar penilaian Bapak KSP Moeldoko bahwa KAMI
adalah sekumpulan kepentingan. Memang KAMI mempunyai banyak kepentingan,"
kata Din.
Adapun menurut Din, kepentingan KAMI antara lain:
(a). Meluruskan kiblat bangsa dan negara yang banyak
mengalami penyimpangan,
(b). Mengingatkan pemerintah agar serius menanggulangi
COVID-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat di atas program
ekonomi dan politik (pilkada).
(c). Mengingatkan pemerintah agar serius memberantas
korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih merajalela di lingkungan
Pemerintahan, dengan mencabut Undang-Undang yang melemahkan KPK.
(d). Mengingatkan Pemerintah agar bersungguh-sungguh
mengatasi ketakadilan ekonomi, mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri
(bukan untuk Tenaga Kerja Asing), dan mencabut Undang-Undang yang lebih
menguntungkan pengusaha dari pada kaum buruh.
(e). Mengingatkan Pemerintah untuk bertindak responsif
terhadap upaya pemecahbelahan masyarakat dengan tidak membiarkan
kelompok-kelompok yang anti demokrasi, intoleran, dan eksklusif dengan menolak
kelompok lain seperti KAMI.
"Itulah sebagian dari sekumpulan kepentingan KAMI, yang
pada intinya KAMI berkepentingan agar pemerintah dan jajarannya, termasuk KSP,
bekerja bersungguh-sungguh mengemban amanat rakyat, karena gaji yang diperoleh
berasal dari uang rakyat," sambungnya.
Lebih lanjut, Din meminta agar pihak Istana tidak mudah
membuat tuduhan kepada KAMI. Din mempertanyakan apakah kelompok yang dia pimpin
dinilai memecah belah masyarakat.
"Apakah KAMI yang memecah belah rakyat ataukah
kelompok-kelompok penolak KAMI yang patut diduga direkayasa, bahkan didanai
pihak tertentu yang justru memecah belah rakyat?" tanyanya.
"Apakah kritik dan koreksi KAMI yang menciptakan
instabilitas ataukah kebijakan pemerintah yang tidak bijak, antikritik, dan
tidak mau mendengar aspirasi rakyat yang justru berandil dalam menciptakan
instabilitas itu?" ungkapnya.
Din juga mempertanyakan apakah kelompok KAMI dinilai keluar
batas. Din juga membandingkan antara kelompok KAMI dengan kebijakan pemerintah
yang dinilainya menumpuk utang.
"Apakah KAMI yang keluar dari batas (karena memaklumkan
penyelamatan bangsa dan negara) ataukah pemerintah yang melampaui batas dengan
menumpuk utang negara yang jadi beban generasi penerus, membentuk bersama DPR
undang-undang yang merugikan rakyat, dan mengabaikan rakyat berjuang
mempertahankan diri dari wabah dengan harus membiayai sendiri tes
kesehatan?" paparnya.
Sebelumnya, Kepala KSP Moeldoko menanggapi santai hadirnya
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Namun Moeldoko punya pesan
untuk KAMI.
"Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan.
Silakan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil.
Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya,"
kata Moeldoko dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/10).
Moeldoko menanggapi pendapat bahwa hadirnya KAMI memanaskan
suhu politik di Indonesia. Moeldoko menyatakan kehadiran suatu gerakan tak
perlu ditanggapi secara berlebihan.
Yang terpenting, kata Moeldoko, KAMI harus menjunjung tinggi
nilai-nilai demokrasi dan tidak boleh mengganggu stabilitas politik.
"Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi,
silakan. Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya
sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi
dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," tegas Moeldoko.[]
