Jika Jokowi Nekat Sahkan Omnibus Law Ciptaker, Buruh Mengancam: Kami Akan Lakukan Aksi di 20 Provinsi dan 200 Kabupaten - SWARAKYAT NEWS

Jika Jokowi Nekat Sahkan Omnibus Law Ciptaker, Buruh Mengancam: Kami Akan Lakukan Aksi di 20 Provinsi dan 200 Kabupaten

Jika Jokowi Nekat Sahkan Omnibus Law Ciptaker, Buruh Mengancam: Kami Akan Lakukan Aksi di 20 Provinsi dan 200 Kabupaten



SWARAKYAT.COM - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSIP) Said Iqbal kembali mengeluarka ancamannya untuk melakukan aksi nasional besar-besaran.


Hal tersebut berkenaan kabar Presiden Joko Widodo akan teken pengesahan UU Omnibus Law atau Cipta Kerja pada 28 Oktober 2020.




Ia mengatakan, aksi tersebut sebelumnya direncanakan akan dilakukan pada satu November. Namun, ternyata pada saat bertepatan hari libur nasional.




Sehingga, kata Said di undur menjadi 2 November 2020.




Demikian disampaikan oleh Said dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/10/2020).




“Sebelumnya saya mengatakan tanggal 1 November 2020. Ternyata tanggal satu adalah hari Minggu, jadi yang benar adalah 2 November, hari Senin,” ujarnya.




Sementara itu, tanggal 29 – 31 Oktober ada libur panjang, sehingga KSPI, KSPSI AGN, dan 32 federasi/konfederasi serikat buruh akan menyerahkan berkas judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada 2 November 2020.



Pada saat penyerahan berkas judicial itulah, lanjut Said, buruh akan melakukan aksi nasional dengan tuntutan agar Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Omnibus Law dan meminta Presiden untuk mengeluarkan Perpu untuk membatalkan UU itu.




“Aksi nasional buruh pada 2 November tersebut dilakukan serempak di 24 propinsi dan 200 kab/kota yang diikuti ratusan ribu buruh. Sedangkan aksi di Istana dan MK diikuti puluhan ribu buruh,” kata Said.




Selain itu, KSPI juga akan melakukan aksi nasional serempak di 24 provinsi pada 9 – 10 November yang diikuti ratusan ribu buruh dengan tuntutan DPR RI harus melakukan pencabutan Omnibus Law melalui proses legislative review sesuai mekanisme UUD 1945 pasal 20, 21, dan 22A serta UU PPP.




Selain meminta pencabutan UU Ciptaker dalam aksi pada 9-10 November 2020 juga akan disampaikan tuntutan buruh lainnya yaitu meminta kenaikan upah minimum 2021 sebesar 8% di seluruh Indonesia dan menolak tidak adanya kenaikan upah minimum 2021.




Ia menyebutkan, aksi nasional tersebut serempak dilakukan di 24 propinsi dan melibatkan 200 kab/kota.




Di antaranya, ungkap Said, Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.




Kemudian, aksi juga akan dilakukan di Jogja, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, Papua, dan sebagainya.




“Aksi KSPI dan serikat buruh lainnya ini adalah aksi anti kekerasan ‘non violence’. Aksi ini diselenggarakan secara terukur, terarah dan konstitusional. Aksi tidak boleh anarkis dan harus damai serta tertib,” pungkasnya.