SWARAKYAT.COM - Partai NasDem pimpinan Surya Paloh tetap yakin publik merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma`ruf selama setahun ini, meski survei Litbang Kompas menampilkan sebaliknya.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali.
Pasalnya, penyebab utama dari ketidakpuasan itu karena
munculnya pandemi COVID-19. Kalau hal tersebut tidak ada, dia yakin kinerja
Jokowi akan dinilai bagus oleh publik.
"Seandainya saja tidak ada COVID, saya yakin publik akan cukup puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma`ruf Amin. Namun, karena ada situasi tak terduga, situasinya jadi berbeda. Itu pun saya kira masih sangat wajar," kata Ali kepada wartawan pada Selasa (20/10/2020).
Menurut Ali, pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Tanah Air menjadi pemicu banyaknya responden yang tidak puas.
Ali menilai hal ini wajar karena situasi pandemi membuat perekonomian semua negara menjadi lesu.
"Jadi wajar jika dalam bidang ekonomi misalnya, banyak
responden yang menyatakan tidak puas. Karena pandemi ini memang membuat ekonomi
jadi lesu, di mana pun itu. Tidak terkecuali di Indonesia. Namun, menurut saya,
dibanding negara lain, pemerintah dalam situasi seperti ini sekalipun tetap
mampu menjaga kehidupan ekonomi tetap baik," ungkap Ali.
Kemudian Ali juga berbicara soal margin of error atau batas
kesalahan dari Survei Litbang Kompas yang mencapai 4,3 persen.
Ali menilai angka tersebut memberikan peluang bahwa publik puas terhadap kinerja Jokowi-Ma`ruf.
"Kalau melihat survei itu ya bukan setuju atau tidak setuju. Tapi kalau melihat margin of error-nya yang mencapai 4,3 persen, itu artinya ada peluang juga bahwa publik puas dengan kinerja pemerintah," ungkap Ali.
Selain itu, Ali menyoroti soal terobosan strategis yang
dilakukan Jokowi dalam kurun waktu terakhir, seperti omnibus law UU Cipta
Kerja, pemindahan ibu kota, hingga lumbung pangan.
Ia menilai kehadiran terobosan itu juga memberi persepsi
yang kurang positif kepada publik.
"Di tahun pertama pada periode kedua pemerintahan ini,
Pak Jokowi mencetuskan banyak terobosan dan kebijakan strategis meski tidak
populer. Rencana kepindahan ibu kota, lumbung pangan, sampai omnibus law UU
Cipta Kerja. Itu semua adalah langkah strategis namun kurang populer.
Akibatnya, persepsi publik juga kurang positif," ujar Ali.
Seperti diketahui, Litbang Kompas merilis survei dengan
hasil lebih banyak responden yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi-Ma`ruf.
Survei Litbang Kompas dilakukan lewat telepon pada 14-16 Oktober 2020 terhadap
529 responden di 80 kota/kabupaten di 34 provinsi.
Jumlah responden ditentukan secara proporsional dengan
tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 4,3 persen.
Responden ditanya `Secara umum, puas atau tidakkah Anda
dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma`ruf Amin satu tahun terakhir ini?`
Berikut hasilnya:
Sangat puas: 5,5%
Puas: 39,7%
Tidak puas: 46,3%
Sangat tidak puas: 6,2%
Tidak tahu: 2,3%
Bila dikelompokkan, berarti ada 45,2 persen responden yang
puas terhadap kinerja Jokowi-Ma`ruf dan 52,5 persen tidak puas.