Petinggi Negara-negara Asean Turut Kecam Presiden Jokowi Soal Pengesahan Omnibus Law - SWARAKYAT NEWS

Petinggi Negara-negara Asean Turut Kecam Presiden Jokowi Soal Pengesahan Omnibus Law

Petinggi Negara-negara Asean Turut Kecam Presiden Jokowi Soal Pengesahan Omnibus Law



SWARAKYAT.COM - Penolakan terhadap Omnibus Law Undang-undangg Cipta Kerja (UU Ciptaker) ternyata tak hanya datang dari dalam negeri, melainkan juga dari luar negeri.

 

Salah satunya dari ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) yang ikut menyampaikan sikap terhadap UU Ciptaker.

 

"APHR meminta Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan UU ini," kata Ketua APHR yang juga Anggota Parlemen Malaysia Charles Santiago dalam keterangan resminya yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis (15/10/2020).

 

 

Omnibus Law UU Ciptaker sebelumnya sudah disahkan oleh DPR, Senin (05/10/2020) dan Rabu (14/10/202 diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ditandatangani.

 

Charles kemudian menjelaskan bahwa tujuan dari Omnibus Law tersebut jelas yaitu untuk mendongkrak investasi asing dengan mengorbankan hak-hak demokratis, hak buruh, dan lingkungan hidup.

 

"UU ini tidak didasarkan atas ilmu ekonomi, melainkan oportunisme semata," tegasnya.

 

Sehingga, Charles meminta Jokowi menyusun Rancangan UU baru yang memenuhi kewajiban HAM di Indonesia.

 

Ia meminta UU baru ini pun disusun bersama serikat-serikat buruh dan masyarakat sipil.

 

"Sementara itu, ia (Jokowi) menjamin keamanan para pengunjuk rasa damai," kata Charles.

 

Ini bukanlah pernyataan sikap dunia internasional pertama atas Omnibus Law UU Ciptaker.

 

Sebelumnya, sekumpulan investor global, ikut menyuarakan kekhawatiran mengenai isi UU Cipta Kerja.

 

Mereka antara lain Aviva Investors, Legal & General Investment Management, manajer aset yang berbasis di Belanda Robeco, serta manajer aset terbesar di Jepang Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.

 

Secara keseluruhan mereka adalah 35 investor global dengan total aset kelolaan mencapai US$4,1 triliun.

 

“Meskipun kami menyadari perlunya reformasi hukum bisnis di Indonesia, kami memiliki kekhawatiran tentang dampak negatif dari tindakan perlindungan Lingkungan tertentu yang dipengaruhi oleh Omnibus Law untuk menciptakan pekerjaan,” ujar Senior Engagement Specialist Robeco, Peter van der Werf, perwakilan komunitas investor tersebut.  [Democrazy/bzlw]