Politisi PKS Sindir Pemerintah: Jangan Ugal-ugalan Produksi Vaksin Covid-19 Secara Terburu-buru, Kayak Bikin UU Ciptaker Aja - SWARAKYAT NEWS

Politisi PKS Sindir Pemerintah: Jangan Ugal-ugalan Produksi Vaksin Covid-19 Secara Terburu-buru, Kayak Bikin UU Ciptaker Aja

Politisi PKS Sindir Pemerintah: Jangan Ugal-ugalan Produksi Vaksin Covid-19 Secara Terburu-buru, Kayak Bikin UU Ciptaker Aja

 


SWARAKYAT.COM, JAKARTA- Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mengaku prihatin melihat cara kerja Pemerintah menanggulangi penyebaran Covid-19.


Pasalnya, Pemerintah tak sistematis dan komprehensif menentukan urutan kerja penanggulangan Covid-19.


Meskipun banyak tim dan satgas yang dibentuk. Namun, koordinasi sangat lemah.



Sehingga, upaya penanggulangan virus asal kota Wuhan China itu menjadi berlarut-larut.


Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI itu melalui pesan singkatnya kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Senin (26/10/2020).


“Penanggulangan Covid ini harus benar-benar berorientasi kepada manusia, karena ini adalah masalah kesehatan, bahkan darurat kesehatan,” ujarnya.


Ia menilai Pemerintah terlalu mengabaikan kesehatan masyarakat dan fokus dalam sektor ekonomi.


Padahal, kata Mulyanto, jika aspek kesehatan bisa tertangani dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi akan ikut.


“Jadi yang menjadi fokus dan prioritas adalah bidang kesehatan. Bukan ekonomi atau yang lainnya,” lanjut anak buah Sohibul Iman itu.


Kendati begitu, ia juga meminta pemerintah untuk memakai strategi dan program penanggulangan Covid-19 mesti berbasis riset (evidence based approach).


Sebab, tambah Mulyanto, hal tersebut tidak boleh sembarangam atau sekadar perkiraan dan tindakan yang dilakukan harus tepat, akurat dan tidak tergesa-gesa.


Sehingga, sambung Legislator asal Banten itu publik dapat menerimanya lantaran bisa memberi ketentraman di masyarakat.


“Pemerintah tidak boleh terburu-buru apalagi ugal-ugalan. Harus bertahap sesuai mekanisme,” tegasnya.


Kemudian, Mulyanto membandingkan hal tersebut dengan pengesahan RUU Cipta Kerja yang dinilai tidak koperatif.


“Kalau pembentukan RUU Cipta Kerja ngebut, masa urusan pengadaan vaksin dan nyawa manusia juga mau dilaksanakan dengan tabrak sana sini. Harus clear dahulu hasil dari uji klinis tahap ketiga tersebut,” tuturnya.


Setelah uji klinis tahap ketiga selesai, sambung anak buah Sohibul Iman itu, baru kemudian BPOM harus sudah menerbitkan izin edar.


“tervalidasi, bahwa vaksin yang telah selesai tuntas uji klinis tersebut memang benar-benar efektif sebagai vaksin Covid-19 dan aman bagi kesehatan,” jelasnya.


Menurut Mulyanto, kalau efikasinya belum jelas, keamanannya belum meyakinkan, juga kehalalannya belum diketahui.


Namun, vaksin tersebut langsung diedarkan, maka ini akan bikin gaduh lagi di dalam masyarakat.


“Sebaiknya Pemerintah setop ugal-ugalan dan jangan bikin gaduh. Masyarakat bukan kelinci percobaan,” pungkasnya.