SWARAKYAT.COM - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati berkomentar singkat atas pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dia pun menilai Presiden Jokowi secara sah menjadi pemimpin
yang mengembalikan oligarki ke Indonesia.
"Sah..Jokowi presiden yang mengembalikan oligarki ke
posisi sentral di Indonesia," kata dia saat dihubungi jpnn, Selasa (6/10).
Namun, Asfinawati tidak menjawab ketika disinggung langkah
hukum yang akan ditempuh YLBHI setelah disahkannya RUU Ciptaker.
Dia hanya menyebut pengesahan RUU Ciptaker juga
mengembalikan era otoriter.
"Ini juga instrumen utama kembalinya otoritarian ke
Indonesia," tegas dia.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria
(Sekjen KPA) Dewi Kartika menyebut organisasinya segera mengajukan uji materi
setelah disahkannya Omnibus Law RUU Ciptaker, Senin (5/10) kemarin.
"Sebagai kelanjutan sikap penolakan, KPA akan menggugat
UU ini ke Mahkamah Konstitusi," kata Dewi dalam keterangan resminya kepada
awak media, Selasa (6/10).
Pasalnya, kata Dewi, muncul sistem ekonomi-politik agraria
dengan mendorong liberalisasi di dalam RUU Ciptaker yang disahkan.
"Sistem ekonomi-politik agraria yang ultraneoliberal
dalam UU Cipta Kerja, dengan cara mendorong liberalisasi lebih luas sumber-sumber
agraria dan sistem pasar tanah nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi
Indonesia," beber dia.[]
