Din Syamsuddin pernah menjabat sebagai Ketua Dewan
Pertimbangan MUI periode 2015-2020. Saat itu ia berjajar dengan Ma'ruf Amin
yang menjabat ketua umum dan Anwar Abbas yang menjabat sekretaris jenderal.
Ia juga pernah menjabat Wakil Ketua MUI pada periode
2005-2010. Bahkan Din pernah didapuk sebagai Ketua Umum MUI pada 2014-2015.
Meski begitu, kini Din tak lagi masuk dalam daftar pimpinan
MUI. Namanya tak tercantum dalam daftar pengurus harian ataupun dewan
pertimbangan.
Selain Din, ada nama ulama lainnya yang terdepak dari
petinggi MUI, yakni Bachtiar Nasir. Bachtiar menjabat Wakil Sekretaris Dewan
Pertimbangan MUI periode 2015-2020.
Bachtiar dikenal sebagai ulama yang berseberangan dengan
pemerintah. Namanya mulai dikenal publik secara luas saat kasus penodaan agama
oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 2016.
Ia saat itu tampil sebagai Ketua Gerakan Nasional Pengawal
Fatwa MUI (GNPF MUI). Kelompok itu jadi salah satu penggerak Aksi 411 dan Aksi
212 yang akhirnya menumbangkan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017.
Nama selanjutnya adalah Tengku Zulkarnain. Zulkarnain
dikenal sebagai pendakwah yang lantang mengkritik kebijakan pemerintah. Ia juga
dekat dengan tokoh-tokoh Aksi 212, seperti Rizieq Shihab.
Di MUI, Zulkarnain sempat menjabat sebagai wakil sekjen pada
2015-2020. Namun namanya kini tak ada lagi di jajaran petinggi MUI.
Selain itu, ada pula nama Yusuf Muhammad Martak. Yusuf
dikenal publik sebagai Ketua GNPF Ulama, gerakan penerus GNPF MUI Bachtiar
Nasir.
GNPF Ulama sering bergabung dengan FPI dan PA 212 dalam
sejumlah kegiatan beberapa tahun terakhir. Beberapa di antaranya adalah Reuni
Aksi 212 dan penjemputan Rizieq Shihab dari Arab Saudi.
Martak tercatat sebagai Bendahara MUI 2015-2020. Namun saat
ini namanya sama sekali tidak tercantum di dewan pertimbangan MUI ataupun dewan
pimpinan MUI. (*)