Ditetapkan Jadi Tersangka Kebakaran, Pejabat Kejagung Tidak Dibui - SWARAKYAT NEWS

Ditetapkan Jadi Tersangka Kebakaran, Pejabat Kejagung Tidak Dibui

Ditetapkan Jadi Tersangka Kebakaran, Pejabat Kejagung Tidak Dibui



SWARAKYAT.COM -  Polisi telah selesai memeriksa Kasubag Sarpas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kejaksaan Agung (Kejagung), NH yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran Kejagung.


“Pemeriksaan dilakukan hampir 11 jam, pukul 10:30-21:00 dimulai dengan memperhatikan protokol kesehatan dan dilakukan rapid gen test,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo kepada wartawan, Selasa (3/11).




Kepada tersangka penyidik melayangkan 110 pertanyaan. Seluruh pertanyaan terkait pekerjaan yang dia jalankan selama menjadi pejabat Kejagung. Penyidik kemudian memutuskan tidak menahan NH usai pemeriksaan.



“Penyidik tidak menahan tersangka karena selama proses penyidikan dan pemeriksaan hari ini bersikap kooperatif, juga ada jaminan dari Keluarga, Penasehat Hukum dan jaminan dari atasan tersangka sebagai ASN di Kejagung,” jelas Ferdy. Sebelumnya, Penyidik Gabungan Bareskrim Polri menetapkan 8 orang tersangka kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta.




Kedelapan orang ini dianggap bertanggung jawab atas kasus tersebut karena dianggap lalai sehingga mengakibatkan api muncul.




Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, penetapan tersangka ini berdasarkan 6 kali olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). 




Penyidik meminta keterangan 131 orang, di mana 64 di antaranya dijadikan saksi.




“Setelah gelar perkara disimpulkan ada kealpaan. Semuanya kita lakukan dengan ilmiah untuk bisa membuktikan. Kita tetapkan 8 tersangka karena kealpaan,” kata Argo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (23/10)




Mereka yang ditetapkan tersangka yakni 5 orang tukang bangunan berinisial T, H, S, K, IS, sebagai pihak yang merokok di dalam gedung Kejagung. Mandor berinisial UAM yang tidak mengawasi kerja para tukang. 




Direktur Utama PT ARM berinisial R sebagai penjual cairan pembersih bermerk Top Cleaner yang tidak memiliki izin edar.




Dan, penyidik menilai Direktur Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kejagung berinisial NH yang bertanggung jawab dalam kesepakatan pembelian cairan pembersih Top Cleaner.