Formappi: Semenjak Puan Maharani Memimpin, Lembaga Aspirasi Rakyat Malah Tidak Maksimal, Ini Buktinya... - SWARAKYAT NEWS

Formappi: Semenjak Puan Maharani Memimpin, Lembaga Aspirasi Rakyat Malah Tidak Maksimal, Ini Buktinya...

Formappi: Semenjak Puan Maharani Memimpin, Lembaga Aspirasi Rakyat Malah Tidak Maksimal, Ini Buktinya...



SWARAKYAT.COM -  Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) kembali mengkritik kinerja DPR RI.


Ia menilai semenjak dipimpin oleh Puan Maharani lembaga aspirasi rakyat itu belum memiliki kinerja yang belum maksimal.


Terlebih lagi memuluskan pembahasan UU Omnibus Law atau Cipta Kerja yang memicu kontroversial di tengah masyarakat.


Bahkan, hal tersebut terjadi di tengah wabah virus corona atau Covid-19 yang masih belum terkendali dengan ditambah permasalahan baru.


Demikian disampaikan oleh Penliti Formappi I Made Leo Wiratama dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (7/10/2020).


“Alih-alih menunjukkan kerajinan yang meningkat, DPR justru keranjingan mengesahkan RUU yang bersponsor,” ujar Leo.


Selain itu, peran DPR dalam membahas anggaran juga dinilai tidak signifikan dan terbukti dari DPR yang tak berhasil menekan pemerintah untuk memperbesar pendapatan dan menurunkan belanja negara.


Di mana target pendapatan yang diajukan pemerintah sebesar Rp 1.776,4 triliun diturunkan menjadi Rp 1.743, 6 triliun. Sementara, belanja negara dinaikkan dari Rp 2.747,5 triliun menjadi Rp 2.750,0 triliun.


“Bukannya bertindak kritis dan membela kepentingan rakyat, tetapi justru sangat mudah menyetujui setiap anggaran yang diajukan pemerintah,” tandasnya.


Tak hanya itu, ia juga menyebutkan bahwa peran Puan Maharani hanya bertindak sebagai juru bicara pemerintah.


“Ketua DPR justru lebih berperan sebagai juru bicara pemerintah, ketimbang juru terang lembaga yang dipimpinnya,” pungkas Leo.


Sebelumnya, DPR RI mengesahkan RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja menjadi UU pada saat rapat Paripurna 5 Oktober 2020 lalu.


Sontak, pengesahan UU dijuluki sapu jagat itu menuai protes dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya kaum buruh yang merasa dirugikan dengan UU tersebut.


Gelombang aksi pun dari massa yang tergabung dari gerakan buruh, pelajar dan Mahasiswa terus dilakukan bentuk peolakan pengsehan UU Ciptaker itu.


Namun, Presiden Joko Widodo melaui Menteri Sekertaris Negeri (Messeneg) Pratikno resmi memberlakukan UU tersebut meski masih menuai kontroversial di tengah masyarakat.