SWARAKYAT.COM - Beberapa hari ini masyarakat dihebohkan dengan pernyataan Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman, yang meminta supaya Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan bila memang perlu.
Bahkan, Dudung dengan lantang mengaku yang memerintahkan
para prajurit TNI untuk menurunkan baliho-baliho bergambar Imam Besar FPI,
Habib Muhammad Rizieq Shihab di sejumlah wilayah Ibu Kota Jakarta.
Tak tanggung-tanggung, alutsista TNI dikerahkan cuma untuk
menurunkan baliho dengan wajah Habib Rizieq. Akibatnya, aksi TNI itu mendapat
kritik keras dari sejumlah pihak, termasuk mantan Kepala BIN, Letjen (Purn) TNI
Sutiyoso atau biasa disapa Bang Yos.
Kemudian, warganet pun kembali mengunggah pidato mantan
Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Tampaknya, orasi Gatot
dikait-kaitkan dengan sikap Pangdam Dudung yang diduga terlibat dalam kegiatan
politik sipil.
Video orasi Gatot ini diunggah kembali oleh akun Youtube
Aswaja TV pada Minggu, 21 November 2020, yang berjudul ‘Tamparan Keras Jenderal
Gatot Nurmantyo kepada Pangdam Jaya yang Ingin Bubarkan FPI’.
Dalam video tersebut, Gatot mengingatkan para prajurit TNI
harus netral, termasuk Polri. Menurut dia, apabila ada pimpinan-pimpinan TNI di
wilayah yang mengajak tidak netral, membantu salah satu, maka disebut
pengkhianat dan pelacur politik yang menjual institusi untuk kepentingan
pribadi.
“Pemimpin-pemimpin seperti ini suatu saat rela mengorbankan
nyawa anak buah untuk kepentingan pribadi. Saya ingatkan ini,” kata Gatot
dikutip dari Youtube pada Selasa, 24 November 2020.
Ia mengatakan, TNI adalah anak kandung rakyat, sehingga
seluruh prajurit TNI harus netral ketika rakyat berkelahi. Sebab, rakyat
percaya bahwa TNI sebagai penengah. “Semoga didengar oleh seluruh prajurit TNI.
Jangan ikuti pemimpin yang menjual TNI, jangan ikuti pemimpin yang pelacur
politik,” ujarnya.
Diketahui, Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman mengatakan
setiap orang yang tinggal dan hidup di negara Republik Indonesia harus mematuhi
peraturan dan perundang-undangan yang ada. Termasuk kelompok ormas Islam
sekalipun, lanjutnya, harus tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di
republik ini.
"Siapa pun di republik ini, ini negara hukum, maka
semua harus taat kepada hukum. Pasang baliho ada aturannya, ada bayar pajaknya.
Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan paling benar, tidak ada itu. Jangan
coba-coba. Kalau perlu FPI Bubarkan saja,” kata Pangdam akhir pekan lalu.