Tak lama kemudian, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung
Abdurrachman muncul dan menyebut penurunan baliho itu merupakan perintahnya.
"Itu perintah saya," kata Dudung usai Apel Siaga
pengamanan Pilkada di Monas, Jumat (20/11).
Setelah pengakuan itu, gerakan penurunan baliho bergambar
Habib Rizieq dan spanduk ilegal lainnya masif dilakukan. Sepulang apel, TNI,
Polri, dan Satpol PP keliling Jakarta menurunkan baliho ilegal itu.
Tindakan ini, mengundang banyak reaksi. FPI tentu memprotes
keras perintah Pangdam Jaya menurunkan
baliho Habib Rizieq.
Juru bicara FPI Munarman mengatakan, tidak pantas TNI
mengurusi baliho yang seharusnya menjadi tugas pokok Satpol PP. Saking
kesalnya, Munarman meminta Pangdam Jaya berpikir untuk membantu memberantas OPM
yang belum juga terselesaikan.
“Rakyat juga sudah paham, yang bisa menggerakkan TNI pada
situasi OMSP (Operasi Militer Selain Perang ) adalah Presiden. Artinya
kebijakan politik negara saat ini memerintahkan TNI untuk melakukan operasi
militer selain perang berupa pencopotan spanduk dan pengerahan pasukan ke
petamburan,” kata Munarman lewat keterangannya, Jumat (20/11).
“Bagus yang memerintahkan OMSP itu pasang sendiri saja
baliho gambar dirinya, biar nggak ngerusak milik orang lain. Dan bagus Pangdam
Jaya bantu negara yang sedang kesulitan urus OPM yang enggak tuntas-tuntas
sudah puluhan tahun,” ujar Munarman.
Dudung menegaskan, tidak ada perintah dari Presiden,
Panglima TNI, maupun KSAD, dalam keputusan baliho Habib Rizieq. Semua merupakan
keputusan dirinya sebagai penanggung jawab keamanan wilayah.
"Perintah saya, perintah saya, enggak ada perintah dari
mana," tegas Dudung kepada wartawan di Kodam Jaya, Senin (23/11).
Dudung menjelaskan, turun gunungnya TNI mencopot baliho
Habib Rizieq bukan tanpa alasan. SUdah 2 bulan, petugas gabungan yang dimotori
Satpol PP menurunkan baliho Habib Rizieq dan spanduk ilegal lainnya. Di awal
penindakan, ada 388 baliho yang ditertibkan.
Namun, anggota dan simpatisan FPI kembali menaikkan baliho
serupa di tempat yang tidak diizinkan.
"Inisiatif sendiri karena kan memang masukan dari
pemerintah daerah. Itu tandanya sudah enggak sanggup Pol PP-nya. Terus kalau
sudah begitu siapa lagi, mau takut semua kita, ha?" ujar Dudung.
"Kalau sudah Pol PP-nya sudah ketakutan terus siapa
lagi? Kita, (turun) ya. Jadi biar tahu, biar tahu orang-orang yang memang tidak
paham. Pikirannya TNI langsung turun begitu saja," tutur Dudung.
Setelah gerakan ini muncul di Jakarta, tindakan pencopotan
serupa muncul di berbagai daerah. TNI-Polri-Satpol PP langsung turun mencopot
baliho Habib Rizieq.
Belum reda polemik soal penurunan baliho Rizieq, muncul lagi
gerakan berbeda.
Beredar media sosial soal gerakan memakai kaus bergambar
Habib Rizieq. Salah satunya, diunggah oleh Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain
melalui akun twitternya.
"Kalau Baliho Dicopot. Terus Ribuan Kaos Dibuat dan
Dipakai. Akankah Baju Kaos Dirazia dan Dibuka dari Badan Pemakainya di
Jalanan...? Hayo...," tulis dia.
Kalau Baliho Dicopot. Terus Ribuan Kaos Dibuat dan Dipakai.
— tengkuzulkarnain (@ustadtengkuzul) November 24, 2020
Akankah Baju Kaos Dirazia dan Dibuka dari Badan Pemakainya di Jalanan...?
Hayo... pic.twitter.com/GnUS36aJ11
Terkait dengan gerakan itu, Sekretaris Bantuan Hukum FPI,
Azis Yanuar, menanggapinya. Azis menyebut gerakan tersebut bukan dari FPI
melainkan dari masyarakat.
“Itu dari masyarakat, bukan (dari FPI),” kata Azis kepada
kumparan lewat pesan singkatnya, Selasa (24/11).
Namun, Azis tidak mengetahui sejak kapan gerakan memakai
kasus itu dimulai. Sebab pihaknya tidak terkait dengan gerakan itu.[]