HRS Selalu Kritisi Pemerintah, Ketum 212: Agar Kezaliman Jokowi Tidak Berlarut, dan Ringan Hisabnya - SWARAKYAT NEWS

HRS Selalu Kritisi Pemerintah, Ketum 212: Agar Kezaliman Jokowi Tidak Berlarut, dan Ringan Hisabnya

HRS Selalu Kritisi Pemerintah, Ketum 212: Agar Kezaliman Jokowi Tidak Berlarut, dan Ringan Hisabnya



SWARAKYAT.COM -  Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif mengungkapkan alasan bahwa pihaknya PA 212 GNPF Ulama, dan FPI (ANAK/ Aliansi Nasional Anti-Komunis) selalu mengkritisi pemerintah.




Slamet menyebutkan kritik tersebut selalu dilayangkan agar kezaliman Jokowi tidak berlarut dan hisabnya kelak di akhirat ringan.




Pernyataan demikian diutarakan kanal YouTube Refly Harun bertajuk ‘Satu Baliho Lo Turunin, Seribu Bendera Gue Kibarin!! Dicecar Ketua Umum PA 212 Slamet Maa’rif’ pada Kamis 26 November 2020.




Pada awalnya, Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun bertanya terkait pernyataan sikap Habib Rizieq Shihab yang berulang kali meminta mendesak Jokowi untuk mundur.




Dengan tegas, Maarif mengatakan hal tersebut konteksional dan wajar saja jika warga negara mendesak pemerintahnya untuk mundur apalagi saat melihat pemimpin gagal melaksanakan amanah.




“Apakah salah seorang warga negara melihat pemimpinnya tidak berhasil, gagal melaksanakan amanahnya, beliau (HRS) ingin nanti lebih ringan hisabnya (Jokowi), biar ketidakberlanjutan kedzalimannya, ketidakadilannya, khianatnya karena beliau sayang dengan ini pemimpin,” jawab Maarif dikutip dalam kanal YouTube Refly Harun pada 27 November 2020.




“Supaya nanti pertanggungjawabannya di akhirat nanti lebih gampang. Lebih baik mundur begitu kan? Saya pikir kan gak ada undang undangnya yang penting konteksional,” imbuhnya.




Lalu, Refly menanyakan tanggapan Slamet Maarif terkait pernyataan bahwa apapun yang disampaikan pemerintah itu pasti keliru karena Aliansi Nasional Anti-Komunis (ANAK) NKRI beroposisi dengan pemerintah.




“Kita tahu bahwa PA 212, GNPF Ulama, kemudian FPI, yang koalisinya bernama ANAK (Aliansi Nasional Anti-Komunis) NKRI, itu orang tidak bisa mengatakan lain bahwa kelompok ini beroposisi terhadap pemerintahan Jokowi, apapun yang disampaikan pemerintah itu pasti salah, pasti keliru. Kesan seperti ini bagaimana tanggapan Ustadz?,” tanya Refly.




Kemudian Slamet Maarif menjawab, bahwa pihaknya tidak menjadi oposisi pemerintah Jokowi tetapi lebih tepatnya menjadi pengkritik atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.




“Kalau kita sebetulnya mengkritisi, orang menganggapnya oposisi itu nggak tepat. Kalau memang kebijakannya (pemerintah) itu bagus, kebijakannya untuk rakyat, ya kita apresiasi. Contohnya, pemerintah berkenaan dengan Covid-19,” ujar Slamet Maarif.




Lebih lanjut, Slamet menuturkan pihaknya juga mendukung pemerintah atas kebijakan yang dianggap bagus dan memberikannya apresiasi.




“Begitu pemerintah mengumumkannya awal Maret lalu itu, Imam Besar kita Habib Rizieq itu dari kota Makkah menginstruksikan semua majelis beliau rutinnya tutup. Begitu kasusnya kematian tinggi, Habib Hanif (menantu HRS) ditelpon beliau dibatalkan semua agenda, kurang lebih satu bulan setengah kita tidak ada agenda karena dibatalkan, hampir 900 kita batalkan," tutur Maarif.




Nah kita apresiasi kebijakan pemerintah. Kita turun lapangan, bahkan gerakan bantu alat pelindung diri untuk kesehatan sejak Maret. Lah kalau kita oposisi kita nggak begitu kan?,” lanjutnya.




Selanjutnya, Maarif mengungkapkan bahwa pihaknya akan melawan dan tidak mentolelir apabila akan dibangkitkannya kembali komunis yang disebutkannya seperti UU HIP (Haluan Ideologi Pancasila).




“Kalu emang kebijakan bagus ya kita dukung, tapi sebaliknya, ketika ada kebijakan yang coba-coba bangkitkan komunis kembali ya kami akan lawan. Seperti UU HIP (Haluan Ideologi Pancasila). Kita akan turun habis-habisan. Ketika kita melihat kecurangan ya kita lawan,” terang Maarif.




“Artinya kalau itu memang baik ya kita apresiasi, nah kalau oposisi kan nggak begitu. Nah itu sebetulnya tugasnya ulama, amar maruf nahi munkar,” imbuhnya.