India Sewot! Ini Penampakan Uang Edisi Khusus 20 Riyal Arab Saudi yang Tuai Beragam Kontroversi - SWARAKYAT NEWS

India Sewot! Ini Penampakan Uang Edisi Khusus 20 Riyal Arab Saudi yang Tuai Beragam Kontroversi

India Sewot! Ini Penampakan Uang Edisi Khusus 20 Riyal Arab Saudi yang Tuai Beragam Kontroversi



 SWARAKYAT.COM - Arab Saudi meluncurkan uang riyal edisi khusus dengan jumlah nominal 20. Jumlah nominal 20 riyal merujuk penyelenggaraan KTT G20 yang digelar di Saudi tahun ini.



Otoritas Keuangan Arab Saudi (Saudi Arabian Monetary Authority/SAMA) mengumumkan riyal pecahan 20 ini sudah bisa didapatkan pada Rabu, 28 Oktober 2020 lalu. 




Pecahan khusus ini dapat digunakan untuk transaksi seperti riyal dengan pecahan lain.




Uang ini juga mengandung ciri khusus seperti fitur keamanan tingkat tinggi dan desain khas berwarna ungu yang menonjolkan dekorasi artistik yang terinspirasi dari logo G20.




"SAMA juga menunjukkan desain uang kertas 20 Riyal tersebut memiliki gambar Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud (semoga Allah melindunginya) di bagian depan uang kertas dengan slogan Presidensi Saudi G20 dalam desain 3D," lanjut pernyataan tersebut.



India Sewot! Ini Penampakan Uang Edisi Khusus 20 Riyal Arab Saudi yang Tuai Beragam Kontroversi

KTT G20 akan berlangsung tahun ini. Arab Saudi merupakan negara yang terpilih sebagai tuan rumah pada KTT 2020. 




Pecahan 20 riyal ini akan menjadi uang pertama yang digunakan Saudi sepanjang sejarah. Selama ini, riyal kertas yang digunakan di Saudi hanya pecahan 1, 5, 10, 50, 100, dan 500.




Memicu Kontroversi


Namun terlepas semua itu, uang edisi khusus itu ternyata memancing kontroversi. Dikutip Middle East Eye, 30 Oktober 2020, uang tersebut memicu kontroversi karena mencantumkan gambar Kashmir yang disengketakan India dan Pakistan. Digambarkan di sana Kashmir sebagai negara yang merdeka.



India Sewot! Ini Penampakan Uang Edisi Khusus 20 Riyal Arab Saudi yang Tuai Beragam Kontroversi

Peta yang tercantum di uang itu memicu kemarahan di India karena menunjukkan wilayah Jammu dan Kashmir terpisah dari India. 




Namun di sisi lain, peta itu disambut baik oleh warga Kashmir dan orang-orang yang bersimpati dengan perjuangan mereka.




"Itu adalah ekspresi dari apa yang akan disukai orang Kashmir. Orang Kashmir belum diberi kesempatan untuk memutuskan apakah mereka ingin merdeka atau bersama Pakistan. Ada banyak pendapat di Kashmir, tetapi sebagian besar orang tidak ingin bersama India," kata kepala World Kashmir Awareness, Mir, kepada Middle East Eye.




Peta tersebut memicu kemarahan di India, dengan para pejabat serta publik mengklaim bahwa peta itu keliru dan membuat distorsi. 




Dikutip kompas, seorang juru bicara pemerintah India, Anurag Srivastava, mengatakan New Delhi mengutarakan "keprihatinan serius" tentang uang kertas itu, baik di kedutaan Saudi di India dan di kedutaan besarnya di Riyadh.




"Kami telah menerima kesalahan representasi yang sangat besar dari batas-batas teritorial eksternal India ini pada uang kertas resmi dan resmi Arab Saudi. Kami telah meminta pihak Saudi untuk mengambil langkah-langkah korektif yang mendesak dalam hal ini," katanya.




Kontroversi seputar peta Kashmir sudah berlangsung puluhan tahun, dengan lembah yang dipisahkan oleh garis kontrol (LoC) antara India dan Pakistan sejak 1972, ketika kedua negara berperang memperebutkannya.




Pada 2015, India melarang penyiar yang berbasis di Qatar Al Jazeera selama hampir seminggu setelah menerbitkan peta negara yang mengecualikan Kashmir. 




New Delhi juga sering menyensor majalah Economist karena menampilkan Kashmir sebagai wilayah sengketa.




Kashmir yang dikelola India dianggap sebagai wilayah paling termiliterisasi di dunia, dengan New Delhi telah mengerahkan lebih dari 500.000 tentara dan paramiliter ke daerah tersebut.




Sebanyak 100.000 polisi India dan sekitar 30.000 petugas polisi khusus ditambahkan pada Agustus 2019 ke wilayah di mana lebih dari 70.000 orang, sebagian besar warga sipil, telah tewas.




Tahun lalu, Kashmir dikunci ketika pemerintah India mencabut Pasal 370 konstitusi negara itu, yang secara efektif mengakhiri status semi-otonom Kashmir dan memaksanya untuk jatuh di bawah India sebagai wilayah.




Putusan itu juga memicu batalnya unsur konstitusi lain, Pasal 35A, yang melarang orang dari luar negara membeli tanah di sana.




Lalu awal tahun ini, tentara India dituduh melakukan kejahatan perang setelah muncul video tentang penembakan militernya ke sasaran di Pakistan dari daerah sipil di Kashmir yang dikelola India.