SWARAKYAT.COM - Demokrat menjadi salah satu partai yang sejak awal tegas menentang pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnimbus Law.
Pada saat sidang paripurna 5 Oktober 2020 lalu, Demokrat
bahkan melakukan walk out sebagai bentuk protes dan penolakan terhadap
pengesahan UU Cipta Kerja.
“Kalau begitu, Demokrat menyatakan walk out dan tidak
bertanggung jawab (atas persetujuan RUU Ciptaker menjadi UU,” kata Fraksi
Partai Demokroat Benny K. Harman seperti dikutip Zonajakarta.com dari Antara.
Sejak diresmikan awal bulan Oktober lalu, UU Cipta Kerja
langsung menuai protes terutama dari kaum buruh.
Hal ini disebabkan pasal-pasal di dalam UU Cipta Kerja
dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan merugikan pekerja atau buruh.
Pada 12 Oktober 2020, berbagai elemen masyarakat mulai dari
mahasiswa hingga buruh turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya melalui
aksi demo.
Unjuk rasa kembali digelar pada Senin 2 November 2020 di
Monumen Patung Kuda, Jakarta Pusat oleh kelompok buruh KSPI, FSPMI, FSP KEP,
SPN, dan ASPEK.
Aksi itu dilakukan untuk meminta pemerintah membatalkan UU
Cipta Kerja.
Mantan Presiden RI sekaligus pendiri Demokrat, Susilo
Bambang Yudhoyono ternyata juga mengecam keras Omnimbus Law ini.
Mengutip dari RRI, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai
Demokrat Irwan menyebutkan bila SBY menyampaikan pesan khusus perihal UU
Ciptaker.
“Bagi kami, fraksi Demokrat, tentu tetap menolak. Seperti
pesan Bapak SBY, yang mengharapkan agar kader Demokrat tidak menyerah. Harus
terus gigih memperjuangkan kepentingan rakyat,” tegas Irwan.
Menurutnya pemerintah telah gagal mendengar aspirasi
masyarakat yang sudah berani bersuara melalui aksi demo untuk menolak UU Cipta
Kerja.
“Pemerintah dalam hal ini Presiden, telah gagal mendengarkan
dan juga mengabaikan aspirasi rakyat, melalui protes buruh dan mahasiswa yang
turun ke jalan, dan juga penolakan dari tokoh agama serta tokoh akademisi,”
kata Irwan.