Begitu pendapat Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's
Democratic Policy, Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL terkait
rencana pemberian Bintang Mahaputera kepada Gatot pada hari Pahlawan 10
November yang akan datang.
"Tidak etis GN (Gatot Nurmantyo) terima Bintang Mahaputra
tapi tokoh-tokoh KAMI masih meringkuk dalam jeruji besi. Mereka harus
dibebaskan sebelum GN terima penghargaan tersebut," kata Satyo Jumat
(6/11).
Pasalnya, menurut mantan sekjen ProDem yang akrab disapa
Komeng itu, pemberian Bintang Mahaputra oleh Presiden kepada Gatot bisa saja
diartikan "islah" antara istana dengan Gatot yang sekarang
diidentikan publik sebagai simbol oposisi dalam representasi KAMI.
"Sebuah anomali bila GN tetap menerima penghargaan
tersebut tapi para pentolan KAMI masih ditahan," ungkap Komeng.
Disisi lain, sambung Komeng, pemberian Bintang Mahaputra
kepada Gatot Nurmantyo ini adalah satu bentuk ujian terhadap mantan Panglima
TNI periode 2015-2017 itu.
"Pointnya adalah ketika akhirnya Pemerintah merubah
treatment untuk KAMI maka apakah akan meredam penggalangan kekuatan masyarakat
melalui KAMI atau apakah GN justru akan meredam agresivitas KAMI," imbuh
Komeng.
"Bola panas pemberian penghargaan Bintang Mahaputra
bukan dipemerintah, bola panas itu ada ditangan GN," demikian ia menambahkan.
Rencananya, selain Gatot, tokoh lain seperti mantan Ketua
Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat juga bakal dianugerahi Bintang
Mahaputra.
Selain itu, Presiden juga akan menganugerahkan gelar
pahlawan nasional kepada salah satu tokoh yang terlibat dalam Sumpah Pemuda,
Sutan Mohammad Amin Nasution, dan Kapolri ke-1 Raden Said Soekanto
Tjokrodiatmodjo.