“Cerita dana Bansos dipake untuk sukseskan Paslon partai
tertentu pada Pilkada 9/12 lalu kencang di kampungku. Ayo KPK selamatkan
demokrasi, jangan biarkan pemimpin produk sistem yang korup membangun negeri.
Kerjanya nanti hanya numpuk harta dan kuasa. Lupa rakyat. Liberte!,’ tulis
Benny di akun Twitter @BennyHarmanID yang dikutip pada Senin, 21 Desember 2020.
Anggota Komisi III DPR RI itu mendorong KPK benar-benar
menjalankan tugasnya dengan baik sebagai respons beredarnya kabar dugaan keterlibatan
lingkaran Istana dan elite partai politik di kasus korupsi Bansos.
“Demi menjaga nama baik Istana dan citra persen Jokowi sebagai Mr Clear, segeralah KPK ambil langkah. Panggil dan periksa. Jangan ada ewuh pakewuh! Bila perlu istana fasilitasi KPK untuk segera periksa. Lebih baik lagi jika yang bersangkutan serahkan diri ke KPK untuk diperiksa. Rakyat monitor!
Selain itu Benny menyarankan, sebaiknya Jokowi merespons
kabar adanya keterlibatan orang dekat dan orang di sekitar Istana, termasuk
partai politik yang diduga terkait kasus korupsi Bansos.
“Saya mau melihat apakah Presiden akan melindungi habis
habisan keluarga dekatnya, atau akan legowo membiarkan orang dekatnya atau
putra kandungnya sendiri diperiksa KPK. Jika saya presiden Jokowi, saya akan
buka pintu lebar lebar untuk KPK periksa. Berani bung? Liberte!,”
Benny menyayangkan adanya upaya untuk mengucilkan
pihak-pihak yang mendorong aliran kasus dana Bansos hingga tuntas oleh KPK.
“Bayangkan dungunya negara ini. Kelompok yang mendesak KPK
usut tuntas kasus korupsi Bansos yang mengalir jauh sampai ke Pilkada untuk
sukseskan Paslon partai tertentu dibilang kelompok intoleran! Dibilang sahabat
kaum kadrun. Dibilang tidak Pancasilais. Macam macam saja. Rakyat monitor!”