Hal ini diungkap Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, usai
menjalani pemeriksaan di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung,
Rabu (16/12).
"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan
acara hari ini. Pertama menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini
dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud, di mana penjemputan HRS ini
diizinkan," kata Ridwan Kamil kepada awak media, Rabu (16/12).
Pernyataan Mahfud yang mengizinkan untuk melakukan
penjemputan Habib Rizieq Shihab (HRS) di Bandara asal tertib, menurut Ridwan
Kamil, ditafsirkan berbeda-beda oleh masyarakat.
"Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang
datang ke bandara 'selama tertib dan damai boleh', sehingga terjadi kerumunan
yang luar biasa. Sehingga ada tafsir ini seolah-lah diskresi dari Pak Mahfud
kepada PSBB di Jakarta, di Jabar, dan lain sebagainya," lanjut Emil,
sapaan akrabnya.
Sehingga, agar terciptanya asas keadilan, Menko Polhukam pun
diharapkan ikut bertanggung jawab atas rentetan peristiwa yang terjadi kemudian
sejak kedatangan HRS.
"Dalam Islam adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai
tempatnya. Jadi beliau harus bertanggung jawab, tidak hanya kami kepala daerah
yang dimintai klarifikasinya. Jadi semua punya peran yang perlu
diklarifikasi," tutup Emil.
Beberapa waktu sebelum Habib Rizieq tiba di tanah air,
Mahfud MD memang sempat berbicara soal penjemputan oleh para pendukung dan
simpatisan HRS. Saat itu, Mahfud secara tegas mengizinkan untuk menjemput di
bandara selama dilakukan secara tertib dan damai.
"Silakan jemput, tapi tertib, rukun, dan damai seperti
yang selama ini dianjurkan oleh Habib Rizieq. Oleh sebab itu, kalau mereka yang
membuat ribut, membuat rusuh, kita anggap bukan pengikutnya Habib Rizieq. Kalau
pengikutnya Habib Rizieq pasti yang baik-baik, pasti revolusi akhlak,"
kata Mahfud kepada wartawan, pada Senin (9/10). (*)