Dugaan Anak Kecil Tertembak Usik PBB, Pemimpin Papua Barat Deklarasikan Pemerintahan - SWARAKYAT NEWS

Dugaan Anak Kecil Tertembak Usik PBB, Pemimpin Papua Barat Deklarasikan Pemerintahan

Dugaan Anak Kecil Tertembak Usik PBB, Pemimpin Papua Barat Deklarasikan Pemerintahan



SWARAKYAT.COM -  Pemimpin Papua Barat mendeklarasikan pemerintahan independen dalam pengawasan di provinsi paling diperebutkan di Indonesia.




Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merasa 'terganggu dengan eskalasi kekerasan' di Papua Barat, Indonesia.




PBB mulai melirik dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua Barat oleh Pemerintah Indonesia setelah muncul tuduhan anak-anak yang tertembak anggota TNI.




Dikutip dari The Guardian, kelompok yang mendukung kemerdekaan Papua Barat ini baru saja merayakan kemerdekaan pada Senin 1 Desember 2020 kemarin.




Tanggal itu dipilih berdasarkan hari saat Pemerintah Kolonial Belanda melepaskan Papua Barat pada 1961 yang kini dikenal dengan bendera binta kejora.




Militer Indonesia kemudian mengambil alih wilayah Papua Barat melalui Operasi Trikora pada 1962 sehingga kelompok tersebut dianggap sebagai separatis.




Gerakan Pembebasan Papua Barat Bersatu (ULMWP) telah menyusun konstitusi baru serta menominasikan Benny Wenda sebagai presiden sementara.




"Hari ini, kami menghormati dan mengakui nenek moyang kami semua yang berjuang dan mati untuk kami sehingga akhirnya terbentuk pemerintahan dalam waktu tunggu," kata Benny yang kini tinggal di Inggris.




"Demi mewujudkan cita-cita rakyat Papua Barat, kami siap untuk menjalankan negeri ini," ucapnya tegas.




Benny mengklaim Papua Barat yang dipimpinnya akan menjadi negara hijau pertama di dunia sesuai dengan konstitusi buatan ULMWP.




Selain itu, ia menyebut kalau Papua Barat akan menjadi negara yang menjunjung tinggi HAM.




"Kebalikan dengan dekade-dekade penjajahan berdarah yang dilakukan Pemerintah Indonesia," ujar dia.




"Hari ini kami mengambil langkah baru untuk meraih cita-cita Papua Barat yang bebas, independen, dan merdeka," ucapnya.




PBB sendiri telah menyatakan sikap atas dugaan pelanggaran HAM di Papua Barat melalui Juru Bicara Kantor HAM PBB Ravina Shamdasani.




"Kami terganggu dengan kekerasan yang selama beberapa pekan dan bulan terakhir," kata Ravina.




Ia menyebut kalau situasi ini bisa menimbulkan kekerasan dan ketegangan baru di Provinsi Papua dan Papua Barat, Indonesia.




Ravina mengatakan kalau ada satu tragedi pada Minggu 22 November 2020 lalu yang menewaskan satu remaja berusia 17 tahun dan melukai beberapa orang lainnya.




Mayat lelaki itu ditemukan di Pegunungan Limbaga, Distrik Gome, Papua Barat.




Jubir PBB ini juga mengutip peristiwa terbunuhnya pendeta Yeremia Zanambani yang jasadnya ditemukan di distrik Hitadipa dalam kondisi penuh luka tusukan dan luka tembak.




"Diduga terbunuh oleh aparat keamanan," kata Ravina.