- Tim ini menampung upeti dan mengarahkan vendor kepada
supplier yang terafiliasi dengan PDIP.
- Menteri Juliari sempat menyebut nama putra Presiden untuk
pengadaan tas penampung bansos.
Tim khusus Menteri Sosial Juliari Batubara diduga menampung
fee dari perusahaan yang ditunjuk untuk mengadakan bantuan sosial bahan
kebutuhan pokok. Mereka menunjuk perusahaan yang belum lama berdiri sebagai
pemenang. Paket bantuan itu disebut-sebut dikuasai sejumlah politikus dan
pejabat negara. Duit suap disinyalir mengalir kepada calon kepala daerah dari
PDIP.
KPK menyita duit Rp 14,5 miliar dalam OTT pejabat Kemensos,
Sabtu, 5 Desember 2020. Pemberian fulus itu diduga bertujuan agar Juliari dan
anak buahnya memilih perusahaan Ardian dan Harry sebagai vendor penyedia bansos
di kawasan Jabodetabek. Ardian dan Harry menjadi tersangka pemberi suap,
sedangkan Juliari dan dua anak buahnya, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono,
menjadi tersangka penerima suap.
Dari pengusaha ini, Juliari diduga telah menerima suap senilai Rp 17 miliar. Duit ini dipungut dari pemotongan dana bantuan sosial sebesar Rp 10 ribu dari paket bahan pokok seharga Rp 300 ribu. Selama delapan bulan ini, sudah 23,708 juta paket atau total senilai Rp 6,464 triliun yang disalurkan. “Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matheus Joko,” ujar Ketua KPK Firli.
Pada Ahad dinihari, 6 Desember lalu, setelah anak buahnya
ditangkap KPK, Juliari menyerahkan diri kepada komisi antikorupsi. Setelah
diperiksa KPK, dia menyatakan akan mengikuti proses hukum. “Mohon doanya,” kata
Juliari kepada para pewarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menengarai duit suap
untuk Mensos Juliari Batubara digunakan untuk membiayai keperluan pribadinya.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan duit itu dikelola oleh dua orang kepercayaan
Juliari bernama Eko dan Shelvy. “Untuk membayar berbagai keperluan pribadi JPB
(Juliari Peter Batubara),” ujar Firli.
Penelusuran Tempo menunjukkan, duit itu terindikasi
digunakan untuk membayar sewa jet pribadi yang digunakan Juliari saat
bertandang ke luar kota. Biaya sewa pesawat itu berkisar Rp 40 juta per jam.
Juliari menggunakan pesawat carteran itu saat berkunjung antara lain ke Kendal,
Jawa Tengah; Medan; Bali; dan Malang, Jawa Timur.
Tak hanya untuk membayar jet pribadi, duit suap diduga juga mengalir buat memenangkan calon kepala daerah dari PDIP dalam pilkada yang digelar 9 Desember lalu. Dua penegak hukum yang mengetahui aliran duit Juliari bercerita, pada Selasa, 3 November lalu, sekitar pukul 10.40, Juliari pergi ke Semarang dengan menyewa jet pribadi. Setelah itu, dia menempuh perjalanan darat selama 45 menit ke Kabupaten Kendal. Di Gudang Bulog di Kaliwungu, Juliari menyalurkan bantuan sosial beras.
Menurut dua penegak hukum yang sama, seusai acara itu,
Juliari diduga bertemu dengan salah satu anggota staf Ketua PDIP Puan Maharani
berinisial L. Dalam pertemuan itulah duit miliaran rupiah diserahkan kepada
perempuan tersebut. Sebelum menjadi menteri, Juliari terpilih sebagai anggota
DPR RI (PDIP) dari daerah pemilihan Jawa Tengah I, yang meliputi Kota dan
Kabupaten Semarang, Salatiga, dan Kendal. Berkunjung ke daerah, Juliari kerap
mengajak anggota stafnya, Adi Wahyono. Dua penegak hukum itu mengatakan Adi
selalu membawa tas berisi uang tunai.
Kuasa hukum Juliari, Maqdir Ismail, belum bisa memberi tanggapan
soal upeti yang diduga diterima dan disalurkan kliennya. “Mohon maaf, saya
tidak bisa menjawab pertanyaan karena saya belum bisa berkomunikasi dengan Pak
Juliari P. Batubara,” kata Maqdir.
Adapun Puan Maharani belum memberikan tanggapan. Tempo mengirimkan
surat beserta daftar pertanyaan melalui anggota staf Puan, Giyanto, dan Ketua
PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto. Giyanto hanya menjawab, “Siap.” Sedangkan
Bambang mengatakan Puan belum merespons. “WhatsApp belum dibalas,” ujar
Bambang.
....
Selain itu, nama PT Sritex sebagai penyedia tas bansos
disebut merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming
Raka. Kementerian Sosial memesan tas bantuan sosial kepada PT Sri Rejeki Isman
Tbk atau Sritex sebanyak 10 juta kantong. Padahal, semula, pengadaan tas itu
akan diprioritaskan kepada usaha kecil-menengah. Dirut Sritex dan Gibran tidak
merespon saat dimintai konfirmasi oleh Tempo.
>>Selengkapnya di Majalah TEMPO edisi terbaru 21-27
Desemeber 2020