Istana Pastikan Tak Ada Kriminalisasi Ulama, Tak Gentar dengan Kekuatan yang Menjadi Ancaman - SWARAKYAT NEWS

Istana Pastikan Tak Ada Kriminalisasi Ulama, Tak Gentar dengan Kekuatan yang Menjadi Ancaman

Istana Pastikan Tak Ada Kriminalisasi Ulama, Tak Gentar dengan Kekuatan yang Menjadi Ancaman



SWARAKYAT.COM -  Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan secara tegas bahwa pemeriksaan pendiri dan pemimpin FPI, Habib Rizieq bukanlah upaya pemerintah dalam mengkriminalisasi ulama.




Menegaskan tidak ada upaya kriminalisasi ulama berkaitan dengan pemeriksaan ketua FPI Rizieq Shihab atas sejumlah kegiatan yang melanggar protokol kesehatan.




Pria berpangkat Jenderal TNI ini juga menepis adanya tuduhan pemerintahan Jokowi memusuhi para ulama.




Ia juga menjelaskan prosedur hukum bagi para pelaku tindak kriminal.




"Dari awal saya sudah katakan tdak ada kriminalisasi ulama. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan dan itu sudah melalui penyelidikan mungkin ditingkatkan ke penyidikan dan seterusnya," jelas Moeldoko, Selasa 1 Desember 2020.




Pria kelahiran Kediri ini juga meminta untuk tidak melibatkan kekuatan karena negara tidak gentar menghadapi tekanan tersebut.




Maka ia menghimbau untuk menggunakan cara yang lebih soft.




"Saya menghimbau semunya paham tentang itu, Jadi untuk itu kita imbau bersama, tidak perlu menggunakan kekuatan, tidak perlu mengancam dan seterusnya, karena negara juga punya kekuatan untuk menghadapi.




Jadi tidak perlu itu, karena negara juga tidak ingin mnghadapi situasi seperti itu," tambahnya.




Moeldoko berharap pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah untuk memercayakan pada kinerja aparat untuk membuat semuanya menjadi jelas.




Pria berusia 63 tahun ini juga menyatakan bahwa isu tentang kriminalisasi ulama hanyalah upaya agenda politik.




"Jadi saya himbau tidak perlu turun. Serahkan saja ke aparat kepolisian, penegak hukum, untuk menyelesaikan ini, agar clear semua. jangan kembangkan stigma kriminalisasi ulam, karena itu sebenarnya mobilisasi untuk kepentingan tertentu, kepentingan politik," pungkasnya.




Tindakan tegas oleh aparat keamanan bagi pelanggar protokol kesehatan menjadi fokus utama Jokowi saat ini.




Pada Senin 16 November 2020 meminta penegak hukum tak segan-segan tegas di lapangan.




Dalam pidato tersebut juga upaya tersebut sebagai bentuk apresiasi bagi tenaga kesehatan yang selama ini merawat pasien Covid-19.




Jokowi juga menegaskan bahwa di kondisi pandemi saat ini, Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.




Secara khusus, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta Mendagri, untuk menegur kepala daerah yang tidak menjalankan protokol kesehatan.

Terkini