Jenderal Gatot Bela HRS: Kalau Memang Negara ini Adil, Tindak Semua Kerumunan Massa - SWARAKYAT NEWS

Jenderal Gatot Bela HRS: Kalau Memang Negara ini Adil, Tindak Semua Kerumunan Massa

Jenderal Gatot Bela HRS: Kalau Memang Negara ini Adil, Tindak Semua Kerumunan Massa



SWARAKYAT.COM - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo meminta segala bentuk kerumunan di tengah pandemi Covid-19 ini ditindak tanpa tebang pilih.

 

Hal ini respons penindakan hukum atas kerumunan massa yang dihadiri pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di tengah pandemi virus corona.

 

"Yang terjadi belakangan ini tentang pemeriksaan Habib Rizieq Shihab, kalau memang negara ini adil dan benar-benar beradab, maka semua kumpulan orang diperiksa semuanya, ini contoh saja," kata Gatot dalam acara Dialog Nasional 100 Ulama dan Tokoh yang disiarkan secara virtual melalui kanal YouTube Front TV, Rabu (2/12).

 

Gatot juga menyoroti perlakuan yang diterima beberapa pentolan KAMI, seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Anton Permana.

 

Penangkapan terhadap tiga orang itu, menurut Gatot, menunjukkan bahwa negara belum mampu mengamini asas keadilan dengan sepenuhnya.

 

Selain itu, mantan Panglima TNI ini pun menyinggung beragam ketimpangan dan ketidakadilan yang terjadi di Papua Barat, dan beberapa daerah lainnya.

 

"Dia [aparat penegak hukum] melakukan pelanggaran hukum dengan menangkap KAMI, mereka [anggota KAMI] ditangkap tanpa barang bukti," jelasnya.

 

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Umum FPI Munarman. Ia menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara berasaskan hukum yang berkeadilan.

 

Munarman pun menilai Indonesia bukan negara hukum yang arogan, yang hanya memberikan keadilan bagi segelintir golongan saja.

 

Munarman menyoroti penindakan aparat penegak hukum yang dinilai tidak adil dalam menyikapi kerumunan di acara yang dihadiri Rizieq Shihab beberapa tempo lalu.

 

Beragam acara itu kemudian berujung pemanggilan sejumlah saksi oleh polisi hingga pencopotan lurah, camat, maupun wali kota.

 

"Ini menunjukkan bukan negara hukum berkeadilan," kata Munarman dalam acara yang sama.