Sempat Terlibat Perselisihan, Gus Miftah Buka Suara soal Penangkapan 'Ustadz Maaher' - SWARAKYAT NEWS

Sempat Terlibat Perselisihan, Gus Miftah Buka Suara soal Penangkapan 'Ustadz Maaher'

Sempat Terlibat Perselisihan, Gus Miftah Buka Suara soal Penangkapan 'Ustadz Maaher'



SWARAKYAT.COM -  Soni Ernata alias Ustadz Maaher At-Thuwailibi ditangkap penyidik dari Subdit 2 Dittipid Siber Bareskrim Polri. 



Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah), yang pernah berselisih dengan Maaher, pun mendoakan agar sehat menghadapi kasus hukum.



"Karena kasihan kalau menghadapi kasus hukum kok sakit," ujar Gus Miftah kepada wartawan, Kamis (3/12/2020).



Gus Miftah pun menegaskan tidak punya dendam personal terhadap Ustadz Maaher meski sempat berselisih karena membela kiai NU Habib Luthfi bin Yahya. 



Ustadz Maaher sebelum diciduk dilaporkan atas cuitan 'cantik pakai jilbab kaya kiai Banser' dengan memasang foto Habib Luthfi.



"Saya sempat berselisih dengan Maaher hanya karena saya membela kehormatan guru saya Habib Luthfi bin Yahya. Adapun kalau hinaan langsung ke pribadi saya, saya tidak akan respons," jelas dia.



Gus Miftah mengingatkan agar peristiwa ini menjadi pelajaran bahwa RI merupakan negara hukum. Dia mengatakan siapa pun yang bersalah bisa dihukum.



"Siapa pun yang bersalah yang dihukum adalah perilakunya, bukan sosoknya, sehingga tidak ada istilah kriminalisasi ulama atau kriminalisasi ustadz, tapi semata-mata proses hukum terhadap para kriminil," jelas Gus Miftah.



Maaher ditangkap atas kasus yang dilaporkan oleh Waluyo Wasis Nugroho. 



Ustadz Maaher dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 27 November 2020.



Maaher ditangkap Bareskrim Polri pukul 04.00 WIB di kediamannya di Jakarta. Ustadz Maaher dijerat UU ITE.



"Pasal yang disangkakan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono.