Rumah bagi lebih dari 250 suku, Papua Barat mengibarkan
bendera Bintang Kejora yang sempat dilarang ketika dinyatakan merdeka dari
pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1961.
Kelompok itu menominasikan pemimpin yang diasingkan Benny
Wenda, yang berbasis di Inggris Raya, sebagai presiden sementara.
“Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami
sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua
Barat,” katanya.
Ia kemudian menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tunduk
kepada pemerintahan Indonesia.
“Kami tidak mematuhi aturan dan hukum Indonesia yang
diberlakukan kepada kami,” ujarnya, dikutip dari situs SBS.
Menanggapi hal ini, Haikal Hassan Baras mengunggah
komentarnya di Twitter.
Di unggahan tersebut, ia menyertakan sebuah pernyataan yang
diklaim sebagai ucapan Presiden sementara Republik Papua.
"'Dg pengumuman ini, kehadiran negara Indonesia di
Papua Barat adalah ilegal' kata presiden sementara Republik Papua Benny
Wenda," tulisnya di akun @haikal_hassan.
Tak sampai di situ, ia pun kemudian melanjutkan komentarnya
dengan mencantukan sebuah artikel soal Kemerdekaan Papua Barat dari
PikiranRakyat-Bekasi.
"Ini nyata pemberontakan. Ini nyata pecahbelah NKRI.
Ini nyata makar thd negara," tulisnya lagi.***