Hal itu diungkap oleh Direktur Eksekutif Oversight of
Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto dari hasil bocoran BAP (berita
acara pemeriksaan) Julari Batubara dan Matheus Joko Santoso (MJS) selaku
pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek Bansos oleh KPK.
“Dari 100 perusahaan yang menjadi vendor Bansos banyak
perusahaan yang baru didirikan satu hingga dua bulan dan perusahaan tersebut
dimiliki oleh pejabat-pejabat, tidak menutup kemungkinan Herman Hery sebagai
politisi PDI Perjuangan ikut di sana,” kata Satyo, Sabtu (9/1/2021).
Untuk itu, Satyo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
turut memeriksa Herman. Dalam keterangan itu, Satyo menyebut, jika gaya
berpolitik Herman Hery terkesan seperti mafia.
“Dan sudah jadi rahasia umum di kalangan politisi dan
pejabat, bahwa gaya berpolitik Herman Hery seperti mafia,” tandas Satyo.
“Google aja sendiri sudah berapa kali dia terlibat kasus,
termasuk penganiayaan terhadap orang lain dan juga konflik dengan pejabat
polisi yang sedang bertugas di NTT,” tandasnya.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka.
Tiga orang sebagai pihak penerima suap, yaitu eks Menteri Sosial Juliari Peter
Batubara (JPB), Matheus Joko Santoso (MJS) selaku pejabat pembuat komitmen
(PPK) di Kemensos, dan Adi Wahyono (AW) selaku PPK di Kemensos.
Kemudian dua tersangka pihak pemberi suap, yaitu Ardian I M
(AIM) selaku swasta, dan Harry Sidabuke (HS) selaku swasta. Kelima orang
tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Minggu (6/12) setelah KPK melakukan
operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu 5 Desember 2020. []